Pelarangan Motor di MH Thamrin Hanya Memindahkan Kemacetan
Pelarangan Motor di MH Thamrin Hanya Memindahkan Kemacetan
A
A
A
JAKARTA - Pembatasan sepeda motor di MH Thamrin-Merdeka Barat dinilai hanya memindahkan kepadatan lalu lintas di sekitar jalan alternatif kawasan tersebut.
Sejak diberlakukannya kawasan larangan roda dua itu 17 Desember lalu kemacetan di area tersebut sama sekali tidak berkurang.
Jalur alternatif seperti kawasan Pejompongan, Karet, Cideng Barat, Jalan Veteran, Gajah Mada dan sebagainya justru mengalami kesemrawutan.
Bus-bus gratis yang disediakan masih sepi peminat, begitu juga dengan lahan parkir yang disediakan.
Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan, larangan motor melintas di kawasan MH Thamrin- Medan Merdeka Barat belum memberikan manfaat efektif, khususnya mengurai kepadatan arus lalu lintas.
Menurutnya, larangan roda dua tersebut hanya memindahkan kesemrawutan lalu lintas ke jalur alternatif sisi barat dan timur kawasan larangan motor tersebut.
"Saya amati kepadatan arus lalu lintas di kawasan larangan roda dua masih sama. Larangan roda dua itu hanya memindahkan kesemrawutan roda dua ke jalur alternatif," kata Darmaningtyas saat dihubungi Sindonews, Minggu (18/1/2015).
Tyas menyarankan agar kawasan larangan motor itu tidak diperluas sebelum Pemprov DKI memperbaiki dan menambah angkutan umum, membuat parkir murah dan sebagainya.
Terpenting, kata dia, Pemprov harus menyediakan alternatif bagi para jasa kurir yang mayoritas menggunakan sepeda motor karena menyangkut masalah ekonomi.
Selain itu, Tyas juga berharap agar petugas tidak fokus di kawasan larangan roda dua Jalan MH Thmarin saja. Terlebih saat ini penilangan sudah diberlakukan.
Petugas, lanjutnya, harus sudah berada di masing-masing titik persimpangan jalur alternatif untuk membantu mengurai kesemrawutan lalu lintas di jalur alternatif.
"Kalau dibatalkan tidak mungkin. kalau diperluas belum pantas jika melihat sarana dan prasarana lainya," ujarnya.
Sejak diberlakukannya kawasan larangan roda dua itu 17 Desember lalu kemacetan di area tersebut sama sekali tidak berkurang.
Jalur alternatif seperti kawasan Pejompongan, Karet, Cideng Barat, Jalan Veteran, Gajah Mada dan sebagainya justru mengalami kesemrawutan.
Bus-bus gratis yang disediakan masih sepi peminat, begitu juga dengan lahan parkir yang disediakan.
Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan, larangan motor melintas di kawasan MH Thamrin- Medan Merdeka Barat belum memberikan manfaat efektif, khususnya mengurai kepadatan arus lalu lintas.
Menurutnya, larangan roda dua tersebut hanya memindahkan kesemrawutan lalu lintas ke jalur alternatif sisi barat dan timur kawasan larangan motor tersebut.
"Saya amati kepadatan arus lalu lintas di kawasan larangan roda dua masih sama. Larangan roda dua itu hanya memindahkan kesemrawutan roda dua ke jalur alternatif," kata Darmaningtyas saat dihubungi Sindonews, Minggu (18/1/2015).
Tyas menyarankan agar kawasan larangan motor itu tidak diperluas sebelum Pemprov DKI memperbaiki dan menambah angkutan umum, membuat parkir murah dan sebagainya.
Terpenting, kata dia, Pemprov harus menyediakan alternatif bagi para jasa kurir yang mayoritas menggunakan sepeda motor karena menyangkut masalah ekonomi.
Selain itu, Tyas juga berharap agar petugas tidak fokus di kawasan larangan roda dua Jalan MH Thmarin saja. Terlebih saat ini penilangan sudah diberlakukan.
Petugas, lanjutnya, harus sudah berada di masing-masing titik persimpangan jalur alternatif untuk membantu mengurai kesemrawutan lalu lintas di jalur alternatif.
"Kalau dibatalkan tidak mungkin. kalau diperluas belum pantas jika melihat sarana dan prasarana lainya," ujarnya.
(whb)
Explore More