Belum Dapat Rusun, Warga Bantaran Kali Temui Ahok
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 14 perwakilan warga penghuni permukiman liar di bantaran Kali Apuran menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.
Mereka mengadukan nasib sebagian besar warga yang belum mendapatkan rusun. Padahal, rusun merupakan kompensasi atas rumah mereka yang digusur.
Kali Apuran berlokasi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,
"Dari 1.500 kepala keluarga yang tinggal di Kali Apuran, baru 300 kepala keluarga yang sudah mendapatkan unit rusunnya," kata Andika Febrian, pengacara publik dari Lembaga Bantua Hukum (LBH) Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Andika menuturkan warga dijanjikan untuk direlokasi ke rusun Persakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, dan rusun Marunda, Jakarta Utara.
Namun, kata dia, sebanyak 300 KK yang sudah mulai berpindah tempat tinggal pun belum bisa menempati kedua rusun itu.
"Mereka memaksakan untuk pindah, namun rusun-rusunnya belum layak huni," ujarnya.
Dia menambahkan, sebenarnya warga sudah tiga kali diberikan sosialisasi relokasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat selama bulan Desember 2014.
Lantaran kondisi rusun belum siap dihuni maka warga akan tetap tinggal di rumah yang rencananya akan digusur pada hari ini.
"Warga berencana akan terus tinggal jika tidak ada solusi. Kami meminta Pak Ahok untuk menunda pembongkaran jika pembagian rusun masih belum merata seperti ini," tuturnya.
Mereka mengadukan nasib sebagian besar warga yang belum mendapatkan rusun. Padahal, rusun merupakan kompensasi atas rumah mereka yang digusur.
Kali Apuran berlokasi di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,
"Dari 1.500 kepala keluarga yang tinggal di Kali Apuran, baru 300 kepala keluarga yang sudah mendapatkan unit rusunnya," kata Andika Febrian, pengacara publik dari Lembaga Bantua Hukum (LBH) Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Andika menuturkan warga dijanjikan untuk direlokasi ke rusun Persakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, dan rusun Marunda, Jakarta Utara.
Namun, kata dia, sebanyak 300 KK yang sudah mulai berpindah tempat tinggal pun belum bisa menempati kedua rusun itu.
"Mereka memaksakan untuk pindah, namun rusun-rusunnya belum layak huni," ujarnya.
Dia menambahkan, sebenarnya warga sudah tiga kali diberikan sosialisasi relokasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat selama bulan Desember 2014.
Lantaran kondisi rusun belum siap dihuni maka warga akan tetap tinggal di rumah yang rencananya akan digusur pada hari ini.
"Warga berencana akan terus tinggal jika tidak ada solusi. Kami meminta Pak Ahok untuk menunda pembongkaran jika pembagian rusun masih belum merata seperti ini," tuturnya.
(mhd)