Restoran Cepat Saji Asing Dilarang Berkembang di Depok

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melarang restoran cepat saji asing berkembang di wilayahnya. Karena, restoran itu merupakan produk luar negeri.

"Kuliner berbagai daerah di Indonesia berdatangan di Depok silakan, saya bukan anti franchise atau waralaba, selama itu nusantara dan jangan belanja produk impor," kata Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail di Balai Kota Depok, Selasa (2/12/2014).

Kemudian, lanjut politikus PKS ini, restoran itu tidak sejalan dengan program Sehari Tanpa Nasi (One Day No Rice) yang memanfaatkan diversifikasi pangan lokal non beras. Semestinya restoran cepat saji asing tak boleh menjamur di Depok.

"Ini tindak lanjut komitmen gerakan ODNR. Dan gerakan konsumsi pangan lokal," tukasnya.

Maka dari itu, kata dia, dirinya kaget saat mengetahui restoran cepat saji asing yang berada di Jalan Margonda, Jalan Akses UI Kelapa Dua, dan Jalan Raya Parung-Bojongsari.

"Saya kaget saat melihat dan mengetahui adanya restoran cepat saji asing yang berdiri sendiri ada tiga tambahan. Restoran itu ada di luar mal, berdiri sendiri," katanya.

Nur Mahmudi menegaskan, larangan restoran cepat saji yang berdiri adalah jika restoran tersebut berada di luar pusat perbelanjaan atau berdiri sendiri. Jika di dalam mal, lanjutnya, Pemkot tidak melarang.

"Franchise restoran asing selama di mal masih diizinkan, asal jangan berdiri sendiri. Kuliner nusantara silakan gede-gedean, masakan Sunda, Padang, Manado, Makasar silakan buka di Depok," imbuhnya.

Dia juga menuturkan, restoran cepat saji asing yang terlanjur berdiri sendiri di luar mal saat ini akan ditinjau ulang. Pihaknya akan mengecek masa sewa dan perizinannya untuk tak boleh diperpanjang.

"Kapan berakhirnya saya akan cek, tak akan diperpanjang. Tak ada restoran cepat saji asing tak akan menghambat kok. Di dalam mal boleh karena saya sedang menata agar kita lebih punya kepedulian nusantara, saya berharap semua warga Depok menghargai kuliner nusantara," tandasnya.