Atasi Kemacetan, Pemerintah Harus Buat Kebijakan Ekstrem

JAKARTA - Pemerintah harus berani membuat kebijakan tidak populer dan ekstrem untuk mengatasi persoalan kemacetan di Ibu Kota.

Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan menegaskan, mengatasi kemacetan memang diperlukan kebijakan yang tidak populer dan ekstrem.

Seandainya kebijakan ini berhasil mengatasi kemacetan maka semestinya dilanjutkan. Namun, pemerintah mesti berani menjadi tidak populer di mata masyarakat.

"Sebenarnya, pendekatan seperti ini memang bukan penyelesaian menyeluruh, hanya memindahkan kemacetan ke titik lain," katanya saat dihubungi Sindonews, Minggu (16/11/2014).

Dia mencontohkan, untuk kemacetan di jalan tol itu bisa diatasi dengan menaikkan tarif tol dalam kota Jakarta untuk kendaraan pribadi menjadi Rp20.000 misalnya.

Sehingga hal tersebut bisa mengurangi pemakai jalan tol guna menekan kepadatan di jalan tersebut.

Menurutnya, kemacetan di Jakarta itu sudah sangat parah. Sehingga, salah satunya memang harus mengeluarkan kebijakan yang strategis atau kebijakan yang radikal dalam memecahkan masalah kemacetan.

"Sudah enggak bisa lagi hanya didekati dengan cara-cara lokalistik dalam penyelesaiannya," ucapnya.

Azaz menambahkan, yang utama adalah bagaimana dari Dishub DKI untuk segera meningkatkan layanan angkutan umum dan Transjakarta.

Jangan hanya asyik bikin trayek angkutan umum baru seperti APTB saja. Lakukan segera penambahan armada Transjakarta, revitalisasi atau peremajaan bus sedang.

Dia juga menekankan dengan rencana ERP dan manajemen parkir baru dengan tarif mahal sistem zona yang belum juga terlaksana.
Dia yakin, jika memang sudah ada yang dijalankan bisa mengurangi kemacetan yang cukup signifikan.