DPRD Belum Bentuk AKD, RAPBD Terancam Molor
DPRD Belum Bentuk AKD, RAPBD Terancam Molor
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meminta DPRD segera membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) agar dapat membahas anggaran RAPBD 2015.
Bila ini tidak dilakukan dalam waktu dekat, dipastikan pembahasan RAPBD 2015 terancam molor. Hal ini pun berimbas kepada jadwal pengesahan APBD DKI 2015.
Salah satu kelengkapan yang disorot adalah pembentukan lima komisi dan Badan Anggaran (Banggar).
Keberadaan lima komisi dan Banggar ini sangat penting. Karena Pemprov DKI sudah menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 yang akan disusun dalam sebuah Perda RAPBD DKI 2015.
Pembahasan semua itu harus dilakukan eksekutif bersama komisi dan Banggar DPRD DKI.
“Tanpa kedua alat kelengkapan dewan tersebut, rancangan anggaran untuk tahun anggaran 2015 tidak bisa dibahas. Kalau enggak ada komisi, kita mau bahas sama siapa? Akibatnya, pengesahan RAPBD DKI 2015 bisa menjadi molor,” kata Saefullah, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).
KUA-PPAS sendiri sudah diserahkan eksekutif melalui Sekda kepada DPRD DKI, Rabu 5 November kemarin.
Nantinya pembahasan anggaran akan dibahas per komisi di DPRD dengan asisten sekda.
Asisten Sekda sendiri dibagi menjadi empat bidang, yaitu asisten pemerintahan, asisten kesejahteraan masyarakat, asisten perekonomian serta asisten pembangunan dan lingkungan hidup.
Keempat asisten ini akan membahas anggaran dengan lima komisi DPRD DKI.
Yaitu Komisi A bidang pemerintahan, Komisi B bidang perekonomian, Komisi C bidang keuangan, Komisi D bidang pembangunan, dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat (kesra).
“Saya berharap pembentukan alat kelengkapan dewan tidak terlalu lama. Karena kita sudah akan melakukan rapat kerja antara eksekutif dan legislatif nanti per asisten," ujarnya.
Bila ini tidak dilakukan dalam waktu dekat, dipastikan pembahasan RAPBD 2015 terancam molor. Hal ini pun berimbas kepada jadwal pengesahan APBD DKI 2015.
Salah satu kelengkapan yang disorot adalah pembentukan lima komisi dan Badan Anggaran (Banggar).
Keberadaan lima komisi dan Banggar ini sangat penting. Karena Pemprov DKI sudah menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 yang akan disusun dalam sebuah Perda RAPBD DKI 2015.
Pembahasan semua itu harus dilakukan eksekutif bersama komisi dan Banggar DPRD DKI.
“Tanpa kedua alat kelengkapan dewan tersebut, rancangan anggaran untuk tahun anggaran 2015 tidak bisa dibahas. Kalau enggak ada komisi, kita mau bahas sama siapa? Akibatnya, pengesahan RAPBD DKI 2015 bisa menjadi molor,” kata Saefullah, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).
KUA-PPAS sendiri sudah diserahkan eksekutif melalui Sekda kepada DPRD DKI, Rabu 5 November kemarin.
Nantinya pembahasan anggaran akan dibahas per komisi di DPRD dengan asisten sekda.
Asisten Sekda sendiri dibagi menjadi empat bidang, yaitu asisten pemerintahan, asisten kesejahteraan masyarakat, asisten perekonomian serta asisten pembangunan dan lingkungan hidup.
Keempat asisten ini akan membahas anggaran dengan lima komisi DPRD DKI.
Yaitu Komisi A bidang pemerintahan, Komisi B bidang perekonomian, Komisi C bidang keuangan, Komisi D bidang pembangunan, dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat (kesra).
“Saya berharap pembentukan alat kelengkapan dewan tidak terlalu lama. Karena kita sudah akan melakukan rapat kerja antara eksekutif dan legislatif nanti per asisten," ujarnya.
(whb)
Explore More