Tak Sesuai Teori, Ahok Hapus APTB?
A
A
A
JAKARTA - Moda angkutan perbatasan terintegritas bus Transjakarta (APTB) direnanakan tak akan dikembangkan lagi. Besar kemungkinan Pemerintah Provisni (Pemprov) DKI Jakarta akan menghapus moda transportasi tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama baru menyadari, jika konsep operasional APTB itu tidak sesuai dengan teori transportasi publik. Pasalnya, moda transportasi itu beropeasi dari luar jalur Transjakarta dan masuk ke koridor busway. Manajemen bisnis dan pelayanan angkutan itu juga berbeda dengan Tranjakarta.
"Mestinya dalam teori transportasi publik memperpanjang koridor Transjakarta. Bukan memasukan APTB," ungkap pria yang biasa disapa Ahok ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Ahok menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) membutuhkan waktu lama dan energi yang banyak untuk bernegosiasi dengan operator bus swasta guna menggabungkan trayeknya menjadi koridor Transjakarta. Upaya itu dengan arah mengubah konsep bisnis operator bus swasta dari setoran ke kilometer.
"Ini yang saya pertanyakan dahulu ke Pristono (Kepala Dinas Perhubungan waktu itu)," imbuhnya.
Kedepan pelayanan APTB akan dibahas ulang. Kemungkinan akan dihapus atau dibuat kebijakan lain terhadap nasib APTB yang benar-benar selaras dengan teori transportasi publik, tanpa merugikan operator APTB.
"Sekarang kalau mau disetop, kreditnya belum selesai. Ini yang lagi kita pikirkan," tandasnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama baru menyadari, jika konsep operasional APTB itu tidak sesuai dengan teori transportasi publik. Pasalnya, moda transportasi itu beropeasi dari luar jalur Transjakarta dan masuk ke koridor busway. Manajemen bisnis dan pelayanan angkutan itu juga berbeda dengan Tranjakarta.
"Mestinya dalam teori transportasi publik memperpanjang koridor Transjakarta. Bukan memasukan APTB," ungkap pria yang biasa disapa Ahok ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Ahok menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) membutuhkan waktu lama dan energi yang banyak untuk bernegosiasi dengan operator bus swasta guna menggabungkan trayeknya menjadi koridor Transjakarta. Upaya itu dengan arah mengubah konsep bisnis operator bus swasta dari setoran ke kilometer.
"Ini yang saya pertanyakan dahulu ke Pristono (Kepala Dinas Perhubungan waktu itu)," imbuhnya.
Kedepan pelayanan APTB akan dibahas ulang. Kemungkinan akan dihapus atau dibuat kebijakan lain terhadap nasib APTB yang benar-benar selaras dengan teori transportasi publik, tanpa merugikan operator APTB.
"Sekarang kalau mau disetop, kreditnya belum selesai. Ini yang lagi kita pikirkan," tandasnya.
(mhd)