Bangun Sirkuit, Pemprov DKI Dinilai Berlebihan

JAKARTA - Pembangunan sirkuit motor di Marunda, Jakarta Utara guna mengantisipasi balapan liar dinilai tidak pas. Karena, pembangunan itu menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Harus ditemukan alasan yang pas untuk semua kebijakan pelayanan publik. Karena, setiap program pemerintah dananya ditanggung bersama oleh pembayar pajak," kata pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Lisman Manurung kepada Sindonews, Kamis (7/8/2014).

Lisman menuturkan, anggaran miliaran rupiah jika hanya untuk pembangunan sirkuit terlalu berlebihan. Maka itu, perlu melibatkan pihak terkait guna memberi masukan terkait pembangunan sirkuit itu.

"Masak puluhan miliar digunakan untuk kesenangan anak berandal? Perlu dilibatkan LSM terkait untuk menentukan rumusan yang tepat," kata mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta 2007-2009 ini.

Meski demikian, Lisman mengapresiasi, jika sirkuit yang dibangun sekelas internasional. Kendati begitu, Lisman menilai apakah sirkuit international yang akan dibangun memang benar-benar dibutuhkan warga Jakarta.

"Menurut hemat saya fasilitas untuk go internasional sih penting, tetapi apakah sudah urgent?" tanyanya.

Karena, kata dia, saat ini Ibu Kota Jakarta masih mengalami problematika yang kompleks soal transportasi kota. Karena, alat transportasi massal Jakarta masih di bawah kualitas negara tetangga.

"Maksud saya, citra Jakarta sebagai salah satu ikon Asean masih tersandera oleh kualitas infrastruktur transpportasi kota yang dapat disebut di bawah rating Singapura dan Kuala Lumpur," ujarnya.