Soroti Kampung Deret, Ahok Curigai Audit BPK

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mencurigai temuan BPK terhadap laporan keuangan DKI Jakarta bersinggungan dengan Pilpres. Pasalnya, dalam temuan tersebut BPK menyoroti kampung deret dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Saya tanya ke BPK, kalau Kampung Deret dijadikan temuan, kenapa yang Bantar Gebang anda enggak ngomong? Kenapa di jaman Pilpres ini cuma nyerangnya KJP sama temuan Kampung Deret? Kampung Deret juga bukan temuan kok. Sejak kapan SiLPA dianggap temuan? Makanya saya tantang BPK, audit yang lebih kejam," tukasnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).

Menurut Ahok, berdasarkan audit BPK seharusnya DKI tidak mendapat nilai Wajar Dengan Pengecualian. Namun Ahok ingin BPK adil dan memperlakukan seluruh provinsi sama saat diaudit. (Baca: Laporan BPK Jeblok, Jokowi Harus Tanggungjawab)

"Saya ingin DKI dibikin disclaimer saja, tapi pemeriksaan di provinsi lain standarnya juga harus sama. Kalau tidak sama dengan standar kita, kita akan ribut," terangnya.

Ahok kemudian mempertanyakan banyak lainnya dan ingin BPK meneliti lebih dalam, misalnya soal Blok A Tanah Abang, TPA Bantar Gebang, dan pembuatan sertifikat aset DKI Jakarta. (Baca: Laporan BPK, APBD DKI Terindikasi Menguap Rp1,54 Triliun)

"Pernah tidak BPK singgung temuan Tanah Abang? Disampaikan enggak? Tanah abang yang harusnya diserahkan sama kita. Pernah enggak singgung TPA Bantar Gebang? Yang harusnya bayar kita Rp188 miliar," terangnya.

Ahok kemudian mencontohkan sertifikat aset yang dimiliki DKI. Tahun 2012 tidak ada sertifikat yang dibuat untuk aset-aset DKI. Tahun 2013 dari target 100 aset hanya 35 sertifikat yang dibuat. (Baca: Disentil BPK, Pembangunan Kampung Deret Dikoreksi)

"Ada 65 aset DKI yang belum dibikin sertifikat itu terus jadi temuan? Dibandingkan 0 dan 35 lebih bagus mana? Logika saja," tukasnya.