Pemprov DKI Jangan Abaikan Temuan BPK
A
A
A
JAKARTA - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) ada indikasi kerugian yang cukup besar dan menyebabkan penurunan peringkat bisa menjadi pintu masuk untuk mengetahui kebobrokan birokrasi di Pemrpov DKI Jakarta.
Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi, dalam laporan BPK tersebut harus ada yang dipertanggungjawabkan. Ini ada indikasi kesalahan pengelolaan birokrasi.
"Menurut saya itu ada kesalahan pengelolaan kepada PNS dan tentunya birokrasi. Harus di cek karena ada bukti-bukti yang tidak ada pertanggungjawabannya. Lebih baik, laporan keuangan ini dibuktikan," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (25/6/2014).
Uchok juga menambahkan seharusnya laporan keuangan ini diberikan kepada SKPD yang diduga ada indikasi kerugiannya sehingga mereka bisa menjelaskan.
"Seharusnya keuangan itu dikasih ke Kepala Dinas, karena merekalah yang bertanggung jawab, ditelusuri dimana kesalahannya," tukasnya.
Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi, dalam laporan BPK tersebut harus ada yang dipertanggungjawabkan. Ini ada indikasi kesalahan pengelolaan birokrasi.
"Menurut saya itu ada kesalahan pengelolaan kepada PNS dan tentunya birokrasi. Harus di cek karena ada bukti-bukti yang tidak ada pertanggungjawabannya. Lebih baik, laporan keuangan ini dibuktikan," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (25/6/2014).
Uchok juga menambahkan seharusnya laporan keuangan ini diberikan kepada SKPD yang diduga ada indikasi kerugiannya sehingga mereka bisa menjelaskan.
"Seharusnya keuangan itu dikasih ke Kepala Dinas, karena merekalah yang bertanggung jawab, ditelusuri dimana kesalahannya," tukasnya.
(ysw)