Ini Penyebab Warga Kampung Pulo Ogah Direlokasi

JAKARTA - Sulitnya memindahkan warga yang menghuni bantaran kali menjadi indikasi kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemprov DKI. Akibatnya, tak sedikit program penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan baik.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga melihat bahwa Pemprov DKI hanya menganggap warga sebagai objek untuk dipindahkan bukan sebagai pelaku perubahan dari relokasi tersebut.

"Yang dipindahkan itu manusia loh bukan barang, nah itu pentingnya sosialisasi," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Sabtu (24/5/2014).

Sosialisasi yang dimaksud oleh Joga adalah warga relokasi misalnya seperti di Kampung Pulo, Jakarta Timur harus diberikan pendampingan pengetahuan jika mereka adalah pelaku perubahan jika mereka dipindahkan ke rusun yang lebih baik.

"Dibilangin jika bapak-ibu mau kami pindahkan ya bapak-ibu akan membantu kami untuk mengurangi banjir, jadi mereka dianggap sebagai pelaku perubahan dan solusi juga, dan menurut saya itu harusnya efektif jika dilakukan oleh Pemprov," ujarnya.

Disinggung mengenai 'ngeyelnya' warga yang masih meminta uang ganti rugi terhadap rumahnya jika nantinya direlokasi, Joga menilai ada hal yang bisa dilakukan oleh Pemprov.

"Mungkin bisa dengan menggratiskan biaya bulan sewa 3-6 bulan atau mungkin juga dengan pemberian lapangan pekerjaan untuk mereka," tuturnya.