Karena HAM, DKI sulit tangani bantaran kali
Karena HAM, DKI sulit tangani bantaran kali
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku kesulitan dalam menertibkan rumah liar di bantaran kali. Karena dikritik serta dituding melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
"Kalau kami sikat itu rumah-rumah liar di bantaran agar bisa masuk alat berat, mereka bilang melanggar HAM," tukas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/1/2014).
Padahal, kata pria yang biasa disapa Ahok ini, banjir yang menggenangi sebagian Ibu Kota Jakarta bukan saja karena air kiriman dari Bogor, namun juga imbas perilaku warga sekitar kali yang membuang sampai ke kali.
Perilaku membuang sampah ke kali tersebut membuat aliran air tersumbat, karena banyaknya sampah rumah tangga.
Parahnya, warga bantaran kali tidak hanya membuang sampah rumah tangga saja. Namun juga semua jenis sampah.
"Semua sampah apa saja. Ada kayu, macam-macam. Kita kerja habis-habisan," kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Baca:
Jelang relokasi, warga bantaran Ciliwung mulai didata
"Kalau kami sikat itu rumah-rumah liar di bantaran agar bisa masuk alat berat, mereka bilang melanggar HAM," tukas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/1/2014).
Padahal, kata pria yang biasa disapa Ahok ini, banjir yang menggenangi sebagian Ibu Kota Jakarta bukan saja karena air kiriman dari Bogor, namun juga imbas perilaku warga sekitar kali yang membuang sampai ke kali.
Perilaku membuang sampah ke kali tersebut membuat aliran air tersumbat, karena banyaknya sampah rumah tangga.
Parahnya, warga bantaran kali tidak hanya membuang sampah rumah tangga saja. Namun juga semua jenis sampah.
"Semua sampah apa saja. Ada kayu, macam-macam. Kita kerja habis-habisan," kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Baca:
Jelang relokasi, warga bantaran Ciliwung mulai didata
(mhd)
Explore More