Bumi Perkemahan Cibubur cocok jadi pusat pengungsi banjir

Sindonews.com - Pemerintah Provinsi DKI telah melakukan pengecekan ke Bumi Perkemahan Cibubur terkait rencana pemusatan pengungsian korban banjir. Pengecekan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Hari ini baru kita cek di lapangan. Saya lihat sepertinya memungkinkan," katanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (27/01).

Menurut Jokowi, pemusatan pengungsi di satu lokasi ini dinilai akan membuat manajemen penanganan korban banjir menjadi lebih mudah. Namun, rencana pemusatan pengungsi korban banjir di satu titik ini tergantung dari kemauan warga yang sifatnya tidak bisa dipaksakan.

Beberapa hari lalu Pemprov DKI Jakarta berencana memusatkan pengungsian korban banjir di tiga titik. Yakni di Kompleks Bandara Halim Perdanakusuma, Perkemahan Cibubur, dan Taman Margasatwa Ragunan (TMR).

Langkah ini untuk memudahkan distribusi bantuan. Karena selama ini korban banjir di Ibu Kota tersebar di beberapa tempat sehingga menyulitkan aparat Pemprov DKI Jakarta mengatur distribusi bantuan logistik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sejak musibah banjir besar menerjang Ibu Kota, Senin 13 Januari lalu, banyak sekali bantuan datang untuk para korban. Sayangnya, distribusi bantuan tidak merata.

Padahal bantuan tidak hanya berasal dari Pemprov DKI Jakarta, tapi banyak juga dari relawan, donatur, dan masyarakat lain. Tidak meratanya bantuan ini ditengarai akibat ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kondisi banjir ini untuk menumpang makan atau bantuan. Padahal korban banjir ini ada yang benar-benar butuh pertolongan.

Untuk mengatur agar bantuan logistik bagi korban banjir ini lebih terkendali, korban banjir akan dipindahkan ke tiga tempat. Semua lokasi ini diyakini dapat menampung para pengungsi. Di Kompleks Bandara Halim Perdanakusuma misalnya bisa menampung 1.200 jiwa. Sementara di Perkemahan Cibubur 10.000 jiwa, dan Ragunan 5.000 jiwa.

Warga yang mau dipindahkan selama masa siaga darurat banjir ini akan dijamin kebutuhannya. Sedangkan yang tidak mau dibawa ke pusat pengungsian tidak diberikan bantuan apa pun.

Pengungsi ini akan diangkut menggunakan mobil truk milik TNI atau milik Pemprov DKI Jakarta. Warga yang tidak bisa meninggalkan rumah karena banyak barang yang harus dijaga dianggap kalangan mampu. Sedangkan yang mau pindah dianggap betul-betul miskin.