Lambat buat sodetan, pemerintah tak pro rakyat

Sindonews.com - Langkah pemerintah dinilai lamban dalam merealisasi rencana pembuatan waduk dan sodetan. Pasalnya, pembangunan itu seharusnya sudah dari dulu. Sehingga banjir di Ibu Kota tidak semakin parah.

"Rencana yang terkatung-katung seperti ini membuktikan pemerintah tidak pro-aktif pada kondisi rakyat," kata Ketua Umum National Housing Development Community (NHDC) Henny Leksmana di Depok, Selasa 21 Januari 2014.

Menurutnya, sistem pengendalian banjir harus dievaluasi kembali. Dia menuturkan, membuat sodetan dan waduk merupakan solusi yang paling mungkin saat ini. Rencana pembangunan waduk di Ciawi mengemuka kembali setelah berbagai usaha menanggulangi banjir terbukti gagal.

"Pembangunan waduk yang besar di Ciawi merupakan langkah pemerintah yang patut kita tunggu realisasinya. Selama ini kan baru rencana, lokasinya saja belum ditentukan," ucapnya.

Dia mengingatkan, program penyadaran masyarakat akan bahaya banjir juga harus digalakkan kembali. "Masyarakat harus benar-benar sadar bahwa perilaku mereka, seperti membuang sampah di saluran air misalnya, juga menjadi penyebab terjadinya banjir," pungkasnya.

Sebelumnya sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat mengadakan rapat koordinasi terkait banjir di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat.

Pejabat yang hadir di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Joko widodo (Jokowi), Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher), Wali Kota Bogor Diani Budiarto, Bupati Bogor Rachmat Yasin, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad, dan perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).

Baca:
Jokowi-Aher rapat di Bendung Katulampa diprotes