Gerindra dukung penuh Ahok terapkan e-budgeting
A
A
A
Sindonews.com - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendukung sepenuhnya penerapan e-budgeting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"E-budgeting membuat penyusunan APBD menjadi lebih efektif. adanya sistem e-budgeting ini juga dapat mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Terobosan yang seperti ini patut untuk diberikan apresiasi dan dukungan," kata Kepala Bidang Kominfo DPP Partai Gerindra Ondy A Saputra dalam siaran resminya yang diterima Sindonews, Jumat (22/11/2013).
Ondy juga mengatakan, tak menutup kemungkinan, sistem e-budgeting ini akan mendapat tentangan dari beberapa pihak.
"Sistem ini adalah cara yang efektif untuk mencegah korupsi. Korupsi dapat dicegah jika peluang untuk melakukan hal tersebut tertutup sama sekali. Jika ada pihak yang ingin menentang penerapan sistem tersebut, kami siap pasang badan," katanya.
Maka itu, kata Ondy, jika nantinya sistem ini terbukti sukses menumpas habis korupsi di pemerintahan DKI Jakarta, pihaknya siap mensosialisasikannya hingga akar rumput.
"Partai Gerindra akan membantu sosialisasi e-budgeting agar sistem ini dapat diterapkan seluas-luasnya di pemerintahan daerah baik tingkat provinsi atau kota/kabupaten yang ingin melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," katanya.
Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan sistem anggaran berbasis elektronik atau e-budgeting siap untuk diterapkan tahun ini. Sistem ini digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014.
Pemprov DKI Jakarta memutuskan menggunakan e-budgeting setelah adanya temuan anggaran siluman di APBD sebelumnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (aHOK) mengatakan, e-budgeting mulai digunakan sejak pembahasan APBD dengan DPRD. Menurutnya, e-budgeting tidak hanya mengurangi potensi penyelewengan anggaran tetapi juga mempercepat proses penyusunan APBD.
Dengan adanya sistem ini, siapapun yang memasukkan data ke e-budgeting dapat ditelusuri dan diketahui. Hal ini dapat mencegah pihak-pihak yang ingin bermain-main dengan dana APBD.
"E-budgeting membuat penyusunan APBD menjadi lebih efektif. adanya sistem e-budgeting ini juga dapat mencegah terjadinya kebocoran anggaran. Terobosan yang seperti ini patut untuk diberikan apresiasi dan dukungan," kata Kepala Bidang Kominfo DPP Partai Gerindra Ondy A Saputra dalam siaran resminya yang diterima Sindonews, Jumat (22/11/2013).
Ondy juga mengatakan, tak menutup kemungkinan, sistem e-budgeting ini akan mendapat tentangan dari beberapa pihak.
"Sistem ini adalah cara yang efektif untuk mencegah korupsi. Korupsi dapat dicegah jika peluang untuk melakukan hal tersebut tertutup sama sekali. Jika ada pihak yang ingin menentang penerapan sistem tersebut, kami siap pasang badan," katanya.
Maka itu, kata Ondy, jika nantinya sistem ini terbukti sukses menumpas habis korupsi di pemerintahan DKI Jakarta, pihaknya siap mensosialisasikannya hingga akar rumput.
"Partai Gerindra akan membantu sosialisasi e-budgeting agar sistem ini dapat diterapkan seluas-luasnya di pemerintahan daerah baik tingkat provinsi atau kota/kabupaten yang ingin melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," katanya.
Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan sistem anggaran berbasis elektronik atau e-budgeting siap untuk diterapkan tahun ini. Sistem ini digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014.
Pemprov DKI Jakarta memutuskan menggunakan e-budgeting setelah adanya temuan anggaran siluman di APBD sebelumnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (aHOK) mengatakan, e-budgeting mulai digunakan sejak pembahasan APBD dengan DPRD. Menurutnya, e-budgeting tidak hanya mengurangi potensi penyelewengan anggaran tetapi juga mempercepat proses penyusunan APBD.
Dengan adanya sistem ini, siapapun yang memasukkan data ke e-budgeting dapat ditelusuri dan diketahui. Hal ini dapat mencegah pihak-pihak yang ingin bermain-main dengan dana APBD.
(mhd)