Pembatasan kendaraan harus diimbangi fasilitas publik

Sindonews.com - Pembatasan kendaraan pribadi tidak relevan dengan kondisi Jakarta saat ini. Pasalnya, ketika wacana itu nantinya diterapkan maka harus diimbangi dengan sarana transportasi umum yang layak.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung mengatakan, sehingga masyarakat bersedia menggunakan moda transportasi umum tersebut.

"Saya melihat kalau hanya untuk membuat patuh pada aturan rasanya tidak tepat. Idealnya harus ada sarana yang baik dulu sebelum dilakukan pembatasan," kata Lisman saat dihubungi SINDO, Selasa 12 November 2013 malam.

Bertambahnya kendaraan pribadi saat ini disebabkan belum adanya sarana transportasi umum yang layak dan nyaman digunakan. Sehingga ketika orang menggunakan kendaraan pribadi sebagai pilihan maka bukanlah suatu kesalahan.

"Kalau wacananya hanya pembatasan mobil maka nanti orang akan beralih ke motor. Sedangkan jumlah motor di jalanan saat ini sudah 4 juta unit per hari," ungkapnya.

Maka itu, kata dia, wacana tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial. Artinya, harus dilakukan bersama seluruh stakeholder baik pemerintah dan masyarakat pengguna jalan. "Kunci untuk mengurangi kemacetan Jakarta ya menyediakan sarana transportasi umum yang layak," tegasnya.

Sebelumnya muncul wacana dari Polda Metro Jaya untuk membatasi jumlah kendaraan. Karena saat ini tercatat 15 juta unit kendaraan yang ada dari berbagai wilayah. Dan setiap hari ada 75ribu penambahan kendaraan baru.

Baca berita terkait:
Pertumbuhan jalan Jakarta hanya 0,01 persen per tahun