BPKP 'ajari' Jokowi berantas anggaran siluman

Sindonews.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan usulan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait temuan anggaran siluman di empat dinas Pemprov DKI pada APBD Penetapan 2012 senilai Rp1,471 triliun.

Kepala BPKP, Mardiasmo mengingatkan, dalam proses penyusunan, penetapan, hingga perubahan APBD DKI, sangat rawan penyelewengan. Maka dari itu, ke depannya, Pemprov DKI ke depannya harus segera menerapkan sistem e-budgeting dalam penyusukan APBD DKI berikutnya.

"Saya ingatkan saja dalam penyusunan, penetapan sampai dengan perubahan, APBD rawan penyelewengan. Meski sudah disahkan, bisa saja didalammya tiba-tiba muncul anggaran siluman," bebernya di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2013).

Ia meminta, persoalan ini harus secepatnya dicermati Jokowi selaku kepala daerah dengan menerapkan sistem e-budgeting. Melalui sistem online itu, keberadaan anggaran siluman dinilai dapat diantisipasi, bahkan dihilangkan.

"Dengan e-budgeting, keberadaan anggaran siluman kita harap dapat dientaskan," ujarnya.