Topeng monyet tak masalah asal dikelola baik
Topeng monyet tak masalah asal dikelola baik
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mendukung program Gubernur DKI Jakarta soal penertiban topeng monyet dari Jakarta. Alasannya, hewan dan manusia mempunyai hak dan kebutuhan yang berbeda.
"Saya sebenarnya sangat mendukung program ini (penertiban topeng monyet). Karena harus ada penyekatan antara fauna dan manusia. Saya juga sepakat, sebenarnya suatu kota yang baik ada pendukung antara fauna dan manusianya," kata Devie saat dihubungi Sindonews, Kamis 24 Oktober 2013.
Seharusnya, kata Devie, para satwa itu diberikan haknya. Selain itu, lanjut dia, pengamen topeng monyet tersebut bisa membuat kelompok yang lebih baik lagi.
"Seandainya (monyet) dikelola dengan baik seperti yang ada di luar negeri dalam acara sirkus dan dirawat dengan baik. Itu tidak ada masalah," katanya.
Selain itu, kata Devie, sebenarnya permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tapi juga pemerintah pusat.
"Ini juga bukan menjadi tanggung jawab Pemprov DKI tapi pemerintah pusat. Bangsa ini jangan hanya memanfaatkan faunanya untuk mencarai nafkan tapi tidak dipelihara dengan baik. Semua ini dampak dari tingginya angka kemiskinan, makanya pemerintah pusat juga ikut andil," pungkasnya.
Baca berita terkait:
Sosiolog: Razia topeng monyet kebijakan tambal sulam
(mhd)
"Saya sebenarnya sangat mendukung program ini (penertiban topeng monyet). Karena harus ada penyekatan antara fauna dan manusia. Saya juga sepakat, sebenarnya suatu kota yang baik ada pendukung antara fauna dan manusianya," kata Devie saat dihubungi Sindonews, Kamis 24 Oktober 2013.
Seharusnya, kata Devie, para satwa itu diberikan haknya. Selain itu, lanjut dia, pengamen topeng monyet tersebut bisa membuat kelompok yang lebih baik lagi.
"Seandainya (monyet) dikelola dengan baik seperti yang ada di luar negeri dalam acara sirkus dan dirawat dengan baik. Itu tidak ada masalah," katanya.
Selain itu, kata Devie, sebenarnya permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tapi juga pemerintah pusat.
"Ini juga bukan menjadi tanggung jawab Pemprov DKI tapi pemerintah pusat. Bangsa ini jangan hanya memanfaatkan faunanya untuk mencarai nafkan tapi tidak dipelihara dengan baik. Semua ini dampak dari tingginya angka kemiskinan, makanya pemerintah pusat juga ikut andil," pungkasnya.
Baca berita terkait:
Sosiolog: Razia topeng monyet kebijakan tambal sulam
(mhd)
(hyk)
Explore More