Didatangi mahasiswa & warga, Lurah Meruya Selatan kabur

Sindonews.com - Didatangi sejumlah mahasiswa dan masyarakat, Lurah Meruya Selatan Bapak Saumun kabur lewat pintu belakang. Kedatangan para mahasiswa dan masyarakat itu hanya ingin meminta kejelasan terkait terbitnya sertifikat tanah milik warga tetapi yang ditulisnya pihak lain.

Warga yang didampingi dari berbagai elemen mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII), Universitas Mercubuana, Universitas Nasional (Unas), STIE Swadaya, Universitas Islam As-Syafiíyah (UIA) dan warga Meruya Selatan.

"Lurah Bapak Samun kabur lewat belakang kantornya. Padahal kita (mahasiswa dan warga) hanya ingin mengonfirmasi terkait sertifikat itu. Padahal surat girik masih dipegang oleh warga meruya selatan," kata Laode dari pihak HMI kepada Sindonews, Rabu (2/10/2013).

Dia menambahkan, awal mula teman-teman mahasiswa hadir mengadvokasi masyarakat setelah mendapatkan laporan dari warga Meruya Selatan yang terzhalimi dan direbut hak nya oleh salah satu perusahaan, namun pemerintah tidak hadir membela warganya.

Salah seorang warga Meruya Selatan Muhammad Ali mengungkapkan, selama ini Pemda sampai lurah tidak pernah membelanya. Padahal kami selalu diintimidasi oleh pihak-pihak yang menginginkan tanah warga itu.

"Yang lebih parah lagi lurah meruya selatan merekomendasikan ke BPN agar di keluarkan sertifikat tanah tapi bukan atas nama saya, kami sangat kecewa dan yang lebih parah lagi kami datangi ke kelurahan untuk meminta kejelasan bersama mahasiswa tapi malah kabur lurahnya," pungkasnya.

Selain itu, mahasiswa Universitas Mercubuana Bagus dan Zulfian S Rehalat Direktur Eksekutif TJI menyayangkan, lelang Lurah dan Camat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Karena, cara itu belum efektif untuk mengedepankan kepentinga rakyat.

"Mana hasil lelang jabatan yang di lakukan oleh Jokowi (Gubernur DKI Jakarta), untuk membangun tata kelola yang berbasis ke masyarakat, lurah hasil lelang di datangi masyarakat dan mahasiswa aja kabur, bagaimana mau membela rakyatnya," katanya.

"Apa jangan-jangan mental pejabat Pemda DKI seperti itu hasil lelang Jokowi-Ahok," tambahnya.

Kader GMII Sumadi menduga, kasus ini bermuatan suap yang dilakukan salah satu perusahaan guna mendapatkan sertifikat tanah milik warga tersebut. Hal ini tentu ada konspirasi yang di lakukan oleh notaris, kelurahan dan Pemda yang berperan dalam memuluskan penyelundupan hukum dalam bidang kepemilikan hak atas tanah tersebut.

"Fakta tersebut diperparah dengan banyaknya oknum di Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang juga ikut bermain kotor dengan merekayasa peralihan surat tanah sehingga banyak menimbulkan banyak rakyat kecil yang kehilangan hak atas tanah," pungkasnya.