Jokowi belum putuskan nasib PD Dharma Jaya

Sindonews.com - Kendati tidak ada kontribusinya terhadap pemasukan daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tampaknya masih mikir-mikir untuk menutup PD Dharma Jaya.

Seperti diketahui, BUMD Pemprov DKI yang bertugas mengelolal Rumah Potong Hewan (RPH) hingga distribusi itu belum menyetorkan ke kas daerah sejak 2011.

"Kalau memang bisa diperbaiki ya diperbaiki. Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pun itu belum tentu dikeluarkan, karena kita belum memutuskan apakah itu akan bergabung dengan PD Pasar Jaya atau diteruskan," kata GUbernur DKi Jakarta Joko Widodo saat ditemui di Balai Kota, Selasa (1/10/2013).

Jokowi menjelaskan, nasib BUMD yang menukangi RPH hingga distribusi itu belum ditentukan. Karena Pemprov DKI hingga kini masih memerlukan audit dan rekomendasi.

"Dalam evaluasi. Artinya kalau nanti diputuskan dilanjutkan, mau enggak mau ya disuntik (dana). Ini persiapan. Kalau enggak disiapin uangnya, suntik pakai apa, tunggu tahun depan (keputusannya)," bebernya.

Menurut Jokowi, persoalan PD Dharma Jaya bisa terjadi karena mis manajemen. BUMD itu tidak bisa mengelola dengan baik dengan kondisi yang sulit saat ini.

"Belum tentu mau kolaps loh. Ini lagi disiapin kalau-kalau hasil dari evaluasinya diteruskan, nanti bisa disuntikan," pungkasnya.