Nuh janji tak ada lagi dikotomi di RS Pendidikan
Nuh janji tak ada lagi dikotomi di RS Pendidikan
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menandatangani mekanisme dan perjanjian soal peraturan di Rumah Sakit Pendidikan.
Mendikbud M Nuh mengatakan, soal layanan kesehatan yang ada di RS Pendidikan perguruan tinggi dikelola oleh Kemenkes. Tetapi jika berkaitan dengan pendidikan, lanjutnya, maka akan diambil alih oleh Kemendikbud.
"Jadi enggak benar kalau soal fasilitas dan standar pelayanan kesehatan Kemendikbud yang tentukan. Tetapi yang terkait dengan pendidikan, itu di Kemendikbud. Kami sudah tanda tangan sama Bu Nafsiah (Mboi Menkes) sudah clear," katanya kepada wartawan di Kampus UI, Depok, Senin (30/9/2013).
Nuh menjelaskan, semula dokter-dokter yang berasal dari Kemenkes, maka tidak bisa mengajar di Fakultas Kedokteran. Begitu pula sebaliknya, dosen-dosen di Fakultas Kedokteran tak bisa praktek di RS.
"Tadinya mereka dokter yang dari Kemenkes enggak bisa mengajar di FK, enggak bisa jadi guru besar, karena berangkatnya dari Kemenkes. Dosen-dosen yang tugasnya mengajar juga enggak bisa praktek di RS, itu kan menambah jauh rentangnya, padahal anak-anak kita akan terjun, dan dosen-dosen juga butuh pengembangan kesehatan," ungkapnya.
Namun saat ini, kata Nuh, tembok pemisah itu tak akan ada lagi. Intinya yang terpenting RS Pendidikan juga harus memberikan layanan kesehatan yang bagus.
"Ujung-ujungnya yang penting layanan kesehatan bagus. Ada tembok pemisah tadinya, sekarang yang di RS Pendidikan bisa mengajar di kampus, dan yang mengajar di kampus bisa praktek di RS," katanya.
Nuh menegaskan, kebijakan tersebut sudah mulai berjalan tahun 2013. Dengan begitu, lanjutnya, dikotomi RS Pendidikan tak akan ada lagi.
"Awalnya kan soal ini muncul konflik, dokter-dokter yang dosen tadinya ada hambatan ke RS, dikuasai dokter-dokter yang NIP nya Kemenkes. Mulai tahun ini, dikotomi itu tak ada lagi nanti. Sudah kami teken. Disamping itu, RS Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak mahasiswa kedokteran," paparnya.
Mendikbud M Nuh mengatakan, soal layanan kesehatan yang ada di RS Pendidikan perguruan tinggi dikelola oleh Kemenkes. Tetapi jika berkaitan dengan pendidikan, lanjutnya, maka akan diambil alih oleh Kemendikbud.
"Jadi enggak benar kalau soal fasilitas dan standar pelayanan kesehatan Kemendikbud yang tentukan. Tetapi yang terkait dengan pendidikan, itu di Kemendikbud. Kami sudah tanda tangan sama Bu Nafsiah (Mboi Menkes) sudah clear," katanya kepada wartawan di Kampus UI, Depok, Senin (30/9/2013).
Nuh menjelaskan, semula dokter-dokter yang berasal dari Kemenkes, maka tidak bisa mengajar di Fakultas Kedokteran. Begitu pula sebaliknya, dosen-dosen di Fakultas Kedokteran tak bisa praktek di RS.
"Tadinya mereka dokter yang dari Kemenkes enggak bisa mengajar di FK, enggak bisa jadi guru besar, karena berangkatnya dari Kemenkes. Dosen-dosen yang tugasnya mengajar juga enggak bisa praktek di RS, itu kan menambah jauh rentangnya, padahal anak-anak kita akan terjun, dan dosen-dosen juga butuh pengembangan kesehatan," ungkapnya.
Namun saat ini, kata Nuh, tembok pemisah itu tak akan ada lagi. Intinya yang terpenting RS Pendidikan juga harus memberikan layanan kesehatan yang bagus.
"Ujung-ujungnya yang penting layanan kesehatan bagus. Ada tembok pemisah tadinya, sekarang yang di RS Pendidikan bisa mengajar di kampus, dan yang mengajar di kampus bisa praktek di RS," katanya.
Nuh menegaskan, kebijakan tersebut sudah mulai berjalan tahun 2013. Dengan begitu, lanjutnya, dikotomi RS Pendidikan tak akan ada lagi.
"Awalnya kan soal ini muncul konflik, dokter-dokter yang dosen tadinya ada hambatan ke RS, dikuasai dokter-dokter yang NIP nya Kemenkes. Mulai tahun ini, dikotomi itu tak ada lagi nanti. Sudah kami teken. Disamping itu, RS Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak mahasiswa kedokteran," paparnya.
(mhd)
Explore More