Warga pendatang miskin, bakal diusir
Warga pendatang miskin, bakal diusir
A
A
A
Sindonews.com - Kendati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai terbuka terhadap warga pendatang, ternyata tak semua pendatang bisa diterima. Buktinya, Pemprov DKI akan menggelar razia terhadap pendatang yang hidupnya dibawah kebutuhan hidup layak (KHL).
"Antisipasi pendatang, kalau penghasilan mereka di atas KHL oke-oke saja tinggal di Jakarta, tapi kalau yang di bawah KHL akan kita razia dan dikembalikan ke kampungnya," jelas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat ditemui di Balai Kota, Selasa (27/8/2013).
Ahok mengutarakan, persoalan lonjakan penduduk di Jakarta ini akan sulit dituntaskan sebelum kawasan kumuh dihabiskan. Kawasan kumuh itu dinilai baru bisa dihabiskan apabila Pemprov DKI berani menyediakan tempat relokasi.
"Jadi menurut saya akan susah sebelum kawasan kumuh di Jakarta kita habiskan. Itu baru bisa habis kalau kita berani menyediakan tempat," terangnya.
Terkait persoalan itu, lanjut Ahok, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo saat di rapat pimpinan meminta kawasan kumuh di Jakarta dihitung berapa jumlahnya. Termasuk mendata berapa banyak orang yang menyewa lahan di kawasan tersebut.
"Kalau memang butuh 500 blok, 50 ribu unit, pak Gubernur berani bangun rusun. Masalahnya mau bangun 50 ribut unit, tapi tahu-tahu yang tinggal enggak sebanyak itu. Makanya ini mesti dihitung dulu dan dibagi mereka bakal dapat blok apa, kayak orang DP rumah," tukasnya.
"Antisipasi pendatang, kalau penghasilan mereka di atas KHL oke-oke saja tinggal di Jakarta, tapi kalau yang di bawah KHL akan kita razia dan dikembalikan ke kampungnya," jelas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat ditemui di Balai Kota, Selasa (27/8/2013).
Ahok mengutarakan, persoalan lonjakan penduduk di Jakarta ini akan sulit dituntaskan sebelum kawasan kumuh dihabiskan. Kawasan kumuh itu dinilai baru bisa dihabiskan apabila Pemprov DKI berani menyediakan tempat relokasi.
"Jadi menurut saya akan susah sebelum kawasan kumuh di Jakarta kita habiskan. Itu baru bisa habis kalau kita berani menyediakan tempat," terangnya.
Terkait persoalan itu, lanjut Ahok, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo saat di rapat pimpinan meminta kawasan kumuh di Jakarta dihitung berapa jumlahnya. Termasuk mendata berapa banyak orang yang menyewa lahan di kawasan tersebut.
"Kalau memang butuh 500 blok, 50 ribu unit, pak Gubernur berani bangun rusun. Masalahnya mau bangun 50 ribut unit, tapi tahu-tahu yang tinggal enggak sebanyak itu. Makanya ini mesti dihitung dulu dan dibagi mereka bakal dapat blok apa, kayak orang DP rumah," tukasnya.
(ysw)
Explore More