DPRD DKI minta Dishub kerja yang benar
A
A
A
Sindonews.com - Maraknya sopir angkutan umum yang melakukan kemudianya secara ugal-ugalan. Pasalnya, hal itu dapat merugikan oarang lain maupun diri sendiri. Maka itu, harus ada langkah kongret dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
"Dishub kerja yang benar. Yang sopir tembak, yang ngetem senbarangan, yang nurunin orang di tengah jalan itu bahaya dan harus ditertibkan dishub," kata anggota Komisi B (Bidang Transportasi) DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi saat dihubungi wartawan, Kamis (25/7/2013).
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengatakan, hal tersebut sudah lama diusulkan oleh pihak DPRD DKI. Bahkan, dia mengatakan, seluruh angkutan umum yang tidak layak pakai, sebaiknya segera ditertibkan.
"Itu kan dari awal saat rapat kenaikan tarif kan kita sudah minta agar semua angkutan umum, tidak hanya metromini tapi semua yang tidak beres di tertibkan," katanya.
Selain itu, dia meminta, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dewan Transportasi serta Dishub untuk memperhatikan masalah sarana dan prasaranan angkutan umum di Jakarta agar layak beroperasi di jalan.
"Harus dipastikan itu yang beroperasi layak, jangan asal-asalan bisa jalan, bisa beroperasi," pungkasnya.
Saat disinggung soal pembubaran untuk Metromini, sanusi enggan menanggapi lebih jauh. Dia hanya mengatakan, kewenangan itu ada dipihak eksekutif.
"Kalau itu ya diputusin eksekutif, yang penting proses hukumnya selesai. Kalau ada alasan kekurangan bus, itu disiapkan sehingga tidak ada masalah baru," tandasnya.
"Dishub kerja yang benar. Yang sopir tembak, yang ngetem senbarangan, yang nurunin orang di tengah jalan itu bahaya dan harus ditertibkan dishub," kata anggota Komisi B (Bidang Transportasi) DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi saat dihubungi wartawan, Kamis (25/7/2013).
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengatakan, hal tersebut sudah lama diusulkan oleh pihak DPRD DKI. Bahkan, dia mengatakan, seluruh angkutan umum yang tidak layak pakai, sebaiknya segera ditertibkan.
"Itu kan dari awal saat rapat kenaikan tarif kan kita sudah minta agar semua angkutan umum, tidak hanya metromini tapi semua yang tidak beres di tertibkan," katanya.
Selain itu, dia meminta, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dewan Transportasi serta Dishub untuk memperhatikan masalah sarana dan prasaranan angkutan umum di Jakarta agar layak beroperasi di jalan.
"Harus dipastikan itu yang beroperasi layak, jangan asal-asalan bisa jalan, bisa beroperasi," pungkasnya.
Saat disinggung soal pembubaran untuk Metromini, sanusi enggan menanggapi lebih jauh. Dia hanya mengatakan, kewenangan itu ada dipihak eksekutif.
"Kalau itu ya diputusin eksekutif, yang penting proses hukumnya selesai. Kalau ada alasan kekurangan bus, itu disiapkan sehingga tidak ada masalah baru," tandasnya.
(mhd)