KPAI angkat bicara soal isu penggusuran Sekolah Master
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam menilai keberadaan sekolah masjid terminal (master) Depok merupakan dedikasi dan peran serta masyarakat.
Sekolah master yang sempat menjadi polemik terancam digusur, dinilai mampu menampung anak-anak marginal yang tidak mau sekolah menjadi sekolah seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
"Masyarakat berinisiatif mengambil langkah-langkah dalam perlindungan pada anak, seharusnya diapresiasi. Selanjutnya, menggusur dan memberikan tempat yang lebih baik, namun tidak dekat dengan kepentingan layanan pendidikan bukanlah menyelesaikan masalah,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (21/07/2013).
"Peran serta masyakarakat yang telah melakukan perlindungan pada anak seharusnya mendapat apresiasi. Kalaupun ada perbaikan, ya fasilitas sekolah tetap disitu," sambungnya.
Niam mengungkapkan, seharusnya pemerintah memberi layanan yang dekat dan mudah diakses. Tidak memberangus dan tidak menafikan aspek sosiologis anak-anak yang belajar di Sekolah Master. Selanjutnya, tidak melupakan dedikasi dan partisipasi mengapa sekolah itu muncul.
“Kalau ada masalah, seharusnya masalah itu yang diperbaiki dan bukan menghilangkan layanan yang sebenarnya sudah secara nyata terbukti memberikan dampak baik bagi pendidian anak tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail berjanji akan menyinergikan kepentingan Sekolah Master dengan program sekolah terbuka tingkat SMP dan SMA mulai tahun 2013.
Menurutnya, program Master sejalan dengan program pemerintah kota (Pemkot) Depok. Mulai sekolah terbuka, pembinaan anak-anak jalanan, hingga menyalurkan beasiswa terhadap anak-anak miskin berprestasi.
Sekolah master yang sempat menjadi polemik terancam digusur, dinilai mampu menampung anak-anak marginal yang tidak mau sekolah menjadi sekolah seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
"Masyarakat berinisiatif mengambil langkah-langkah dalam perlindungan pada anak, seharusnya diapresiasi. Selanjutnya, menggusur dan memberikan tempat yang lebih baik, namun tidak dekat dengan kepentingan layanan pendidikan bukanlah menyelesaikan masalah,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (21/07/2013).
"Peran serta masyakarakat yang telah melakukan perlindungan pada anak seharusnya mendapat apresiasi. Kalaupun ada perbaikan, ya fasilitas sekolah tetap disitu," sambungnya.
Niam mengungkapkan, seharusnya pemerintah memberi layanan yang dekat dan mudah diakses. Tidak memberangus dan tidak menafikan aspek sosiologis anak-anak yang belajar di Sekolah Master. Selanjutnya, tidak melupakan dedikasi dan partisipasi mengapa sekolah itu muncul.
“Kalau ada masalah, seharusnya masalah itu yang diperbaiki dan bukan menghilangkan layanan yang sebenarnya sudah secara nyata terbukti memberikan dampak baik bagi pendidian anak tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail berjanji akan menyinergikan kepentingan Sekolah Master dengan program sekolah terbuka tingkat SMP dan SMA mulai tahun 2013.
Menurutnya, program Master sejalan dengan program pemerintah kota (Pemkot) Depok. Mulai sekolah terbuka, pembinaan anak-anak jalanan, hingga menyalurkan beasiswa terhadap anak-anak miskin berprestasi.
(kri)