Ini dia alasan guru honorer Depok demo
Ini dia alasan guru honorer Depok demo
A
A
A
Sindonews.com - Aksi demonstrasi guru honorer Depok, menuntut ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebenarnya sudah mengantongi izin wali kota. Pada 2004, sebanyak 320 guru sudah mengantongi surat keterangan pengangkatan PNS yang telah ditandatangani Wali Kota Depok Badrul Kamal.
Namun, pemkot justru tidak melakukan pengangkatan terhadap 320 guru tersebut. Dari 320 guru, yang ikut unjuk rasa hanya 14 orang. Dan kini nasib mereka semakin tak jelas, karena mendapat intimidasi.
“Alasannya guru tidak boleh unjuk rasa, karena mereka adalah pendidik, khawatir ditiru anak-anak muridnya,” kata Pendamping FPHD Nur Rambe, kepada wartawan, di Depok, Rabu (19/6/2013).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok Yeti Wulandari menuturkan, permasalahan ini muncul karena tidak adanya transparansi database tentang jumlah guru honorer, maka masalah ini menjadi semakin rumit. Dampaknya, guru honorer tersebut menjadi terkatung-katung.
“Ini potret buram pendidikan, dan tenaga kerja di Pemkot Depok, dan contoh buruknya komunikasi antara Pemerintah Kota dengan para honorer. Mereka mengabdi bertahun-tahun, nasibnya tak diperhatikan,” terangnya.
Lebih lanjut, dia sangat menyayangkan sikap Dinas Pendidikan Kota Depok yang menyelesaikan masalah dan kritik dengan cara yang sangat tidak populis, dan jauh dari rasa keadilan. Selain itu, dia juga sangat menyayangkan sikap pejabat Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Depok yang tak kooperatif menyelesaikan masalah para guru honorer.
“Saya sudah minta audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Daerah untuk minta klarifikasi tentang ini pada hari Selasa, ternyata kepala-kepalanya tak ada yang datang,” tandas politisi Partai Gerindra itu.
Sementara itu, Rosidah, salah satu guru honorer mengaku dipanggil kepala sekolah sehari setelah dirinya ikut aksi. Dia diberikan dua pilihan berat, yaitu mengundurkan diri atau dipecat sekolah. “Bukannya nasib berubah, ternyata saya malah diancam,” katanya.
Namun, pemkot justru tidak melakukan pengangkatan terhadap 320 guru tersebut. Dari 320 guru, yang ikut unjuk rasa hanya 14 orang. Dan kini nasib mereka semakin tak jelas, karena mendapat intimidasi.
“Alasannya guru tidak boleh unjuk rasa, karena mereka adalah pendidik, khawatir ditiru anak-anak muridnya,” kata Pendamping FPHD Nur Rambe, kepada wartawan, di Depok, Rabu (19/6/2013).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok Yeti Wulandari menuturkan, permasalahan ini muncul karena tidak adanya transparansi database tentang jumlah guru honorer, maka masalah ini menjadi semakin rumit. Dampaknya, guru honorer tersebut menjadi terkatung-katung.
“Ini potret buram pendidikan, dan tenaga kerja di Pemkot Depok, dan contoh buruknya komunikasi antara Pemerintah Kota dengan para honorer. Mereka mengabdi bertahun-tahun, nasibnya tak diperhatikan,” terangnya.
Lebih lanjut, dia sangat menyayangkan sikap Dinas Pendidikan Kota Depok yang menyelesaikan masalah dan kritik dengan cara yang sangat tidak populis, dan jauh dari rasa keadilan. Selain itu, dia juga sangat menyayangkan sikap pejabat Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Depok yang tak kooperatif menyelesaikan masalah para guru honorer.
“Saya sudah minta audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Daerah untuk minta klarifikasi tentang ini pada hari Selasa, ternyata kepala-kepalanya tak ada yang datang,” tandas politisi Partai Gerindra itu.
Sementara itu, Rosidah, salah satu guru honorer mengaku dipanggil kepala sekolah sehari setelah dirinya ikut aksi. Dia diberikan dua pilihan berat, yaitu mengundurkan diri atau dipecat sekolah. “Bukannya nasib berubah, ternyata saya malah diancam,” katanya.
(san)
Explore More