Pemprov DKI pertimbangkan kenaikan tarif angkot bodong
A
A
A
Sindonews.com - Untuk mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan permintaan kenaikan tarif Organisasi Angkutan Darat (Organda), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama masih akan mempertimbangkan hal itu.
Menurut Wakil dari Joko Widodo yang biasa disapa Ahok ini mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sekaligus melakukan komunikasi dengan Organda sebagai pengendali angkutan umum di Jakarta.
"Nah, itu (angkutan bodol) yang kami timbang-timbang," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (18/6/2013).
Dia menambahkan, banyaknya angkutan umum yang sudah tidak layak beroperasi membuat Pemerintah DKI Jakarta mempertimbangkan kenaikan tarif, yang akan diterapkan menjadi berat.
Kata Ahok, harusnya, kondisi angkutan umum tersebut sudah sejajar dengan bus Trans Jakarta.
"Harusnya bus itu sudah masuk ke jalur Transjakarta," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta sedang mengupayakan penyediaan transportasi massal yang layak bagi masyarakat Jakarta.
Upaya tersebut dilakukan sebagai usaha pemerintah, mengajak masyarakat Jakarta berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Seperti diberitakan, kurangnya fasilitas yang memadahi dari transportasi massal di Jakarta, membuat masyarakat masih enggan menggunakan transportasi tersebut. Belum lagi soal kriminalitas dan tingkat keamanan, yang belum mampu menjamin keselamatan bagi para penumpang.
Menurut Wakil dari Joko Widodo yang biasa disapa Ahok ini mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sekaligus melakukan komunikasi dengan Organda sebagai pengendali angkutan umum di Jakarta.
"Nah, itu (angkutan bodol) yang kami timbang-timbang," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (18/6/2013).
Dia menambahkan, banyaknya angkutan umum yang sudah tidak layak beroperasi membuat Pemerintah DKI Jakarta mempertimbangkan kenaikan tarif, yang akan diterapkan menjadi berat.
Kata Ahok, harusnya, kondisi angkutan umum tersebut sudah sejajar dengan bus Trans Jakarta.
"Harusnya bus itu sudah masuk ke jalur Transjakarta," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta sedang mengupayakan penyediaan transportasi massal yang layak bagi masyarakat Jakarta.
Upaya tersebut dilakukan sebagai usaha pemerintah, mengajak masyarakat Jakarta berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal.
Seperti diberitakan, kurangnya fasilitas yang memadahi dari transportasi massal di Jakarta, membuat masyarakat masih enggan menggunakan transportasi tersebut. Belum lagi soal kriminalitas dan tingkat keamanan, yang belum mampu menjamin keselamatan bagi para penumpang.
(stb)