BPN prioritaskan sertifikasi tiga golongan

Sindonews.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi memprioritaskan sertifikasi tanah bagi tiga golongan masyarakat di tahun ini. Pasalnya, ribuan tanah warga belum tersertifikasi, karena terkendala masalah ekonomi.

Tiga golongan yang diprioritaskan dan dipermudah dalam sertifikasi tanah itu diantaranya, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat pinggiran.

“Saat ini, BPN masih melakukan pendataan kepada tiga golongan itu,” kata Budi, Selasa (22/1/2013).

Budi Suryanto mengatakan, untuk mendukung program tersebut, BPN sudah berkordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah warga yang terkatagori tiga golongan tersebut.

"Selain prona (proyek nasional), prioritas tiga golongan masyarakat ini akan mempermudah masyarakat biasa untuk mendapat sertifikat tanah. Karena, hampir ribuan masyarakat Bekasi belum mengsertifikasi tanahnya," ujarnya.

Menurut Budi, pada tahun 2013 ini, BPN menargetkan sertifikat gratis bagi masyarakat tidak mampu, dengan target harus mencapai 5.250 lembar.

“Untuk menembus target tersebut, BPN juga akan berkoordinasi dengan seluruh aparatur desa,” ungkapnya.

Terlepas dari program tiga golongan, lanjutnya, tahun ini juga BPN terus menyelaraskan Proyek Nasional Agraria (PRONA) pertanian dengan sektor koperasi.

“Namun, diperkirakan angka atau levelnya tetap di posisi lima ribu bidang tanah,” katanya.

Budi menyebutkan, pada 2012 lalu, BPN menyelesaikan sekitar 60 ribu pemohon sertifikasi tanah. Jumlah tersebut diketahui juga meningkat signifikan jika dibandingkan pada 2011 lalu.

Sehingga, ditahun 2013 ini program itu harus berjalan lebih dari targetan.

"Peningkatan ini kemungkinan akibat jumlah penduduk yang semakin meningkat di Kabupaten Bekasi setiap tahunya," ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mustakim meminta pihak BPN bisa berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam program sertifikasi tiga golongan ini.

"Kordinasi ini, agar program itu bisa tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan," katanya.

Mustakim mengakui, di Kabupaten Bekasi memang banyak tanah kepemilikan warga yang belum bersertifikat.

Penyebabnya, karena minim pengetahuan dan faktor ekonomi.

"Bupati Bekasi harus ikut mendukung program dari BPN ini," tandasnya.