APBD Kabupaten Bekasi defisit Rp320 Miliar

Sindonews.com – Anggaran Pengelolaan Belanjada Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi telah terjadi defisit sebesar Rp320 miliar.

Pasalnya, Defisit tersebut terjadi karena pendapatan daerah sebesar Rp2,747 miliar. Sementara APBD tahun ini ditetapkan sebesar Rp3,067 triliun.

Jumlah APBD 2013 ini terdiri dari belanja langsung sebesar Rp1,6 triliun dan Rp 1,4 triliyun, untuk belanja tidak langsung.

Defisit anggaran APBD tahun ini, diklaim pemerintah setempat lebih kecil dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp400 miliar lebih.

Dari APBD Kabupaten Bekasi tahun ini, terdapat empat SKPD yang mendapatkan jatah anggaran paling besar.

Seperti Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Binamarga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) dan SKPD baru, Dinas Bangunan.

Ketua Badan Anggaran (Bangar) Kabupaten Bekasi Mustakim mengatakan, APBD 2013, Kabupaten Bekasi masih memfokuskan kepada kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“2013, kita tetap focus pada kebutuhan masyarakat dan mensejahterakanya,” kata Ketua Bangar Kabupaten Bekasi Mustakim, Minggu (13/1/2013).

Meningkatnya jumlah APBD tahun ini, ketimbang sebelumnya berjumlah sekitar Rp2,8 triliun, berasal dari pendapatan tambahan seperti pengelolaan pajak yang kini dikelola langsung pemerintah daerah.

Sementara untuk defisit, akan disesuaikan saat APBD perubahan.

”Meskipun saat ini defisit hingga Rp320 miliar, tapi nanti akan seimbang saat akhir tahun. Pendapatan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah dihitung secara cermat dan seksama, sehingga tidak ada kerugian, justru bertambah,” ungkap Ketua Dewan dari Partai Demokrat ini.

Anggota Banggar Warja Miharja menambahkan, empat SKPD yang memiliki anggaran paling besar, juga memiliki prioritas kerja.

Seperti di Dinas Pendidikan yang akan memprioritaskan bangunan sekolah, pembayaran tenaga honorer dan pembangunan UPTD baru yang menghabiskan anggaran Rp160 miliar lebih.

”Dinas Bina Marga dianggarkan Rp440 miliar. Alokasi anggaran itu untuk perbaikan 120 kilometer jalan rusak, perbaikan irigasi sepanjang 4,6 kilometer, perbaikan jembatan 35 titik, perbaikan turap 6,5 kilometer, normalisasi kali sepanjang 45 kilometer dan perbaikan drainase 40 kilometer,” katanya.

Ketua Komisi D ini mengakui, ada rekomendasi yang ditujukan ke Bupati untuk segera ditindaklanjuti. Seperti memperhatikan penempatan pegawai, terutama di dinas teknis dan sesuai dengan keahlianya dan lulusanya.

“Sehingga penyerapan anggaran bisa berjalan maksimal,” tambahnya.