Tidak ada jaminan, warga bantaran tolak relokasi

Sindonews – Slamet Daroyani pengamat perkotaan mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta DKI, untuk merelokasi warga bantaran kali ke lokasi yang lebih layak. Pasalnya, kebijakan tersebut akan mendapatkan penolakan jika Pemprov tidak bisa memberikan jaminan.

Slamet menjelaskan, jaminan yang dimaksud adalah jaminan kenyamanan dan jaminan kemampuan pembayaran warga yang tinggal di bantaran kali, untuk menempati hunai baru.

“Jika tidak ada jaminan, pastinya warga bantaran kali akan menolak relokasi,” kata Slamet Daroyani.

Ia mengaku, tidak ada garansi dari pemprov DKI Jakarta, kepada warga bantaran kali untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tentunya akan menimbulkan permasalahan baru.

“Solusinya tentunya dengan melakukan engineering, pendekatan kepada masyarakat untuk mendapatkan jaminan atau garansi,” katanya.

Selain itu, Pemprov DKI juga harus membangun konstruksi social kepada warga bantaran kali yang akan direlokasi.

“Ada elemen masyarakat yang bisa dimanfaatkan oleh Pemprov, untuk membangun komunikasi,” imbuhnya.