KPU DKI: Harus ada reformasi pendataan DPT
A
A
A
Sindonews.com - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI bermasalah belum terselesaikan. Apalagi, timses cagub/cawagub DKI Jakarta melaporkan KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait masalah DPT ini ke Polda Metro Jaya.
Menurut Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar, DPT selalu menjadi masalah tiap kali Pilgub digelar. Maka itu perlu ada reformasi pendataan DPT. "Harapan kami ada reformasi pendataan dalam masalah DPT ini. Kenapa data penduduk masih bermasalah, e-KTP belum selesai," ujar Dahliah Umar di Kantor KPU Jalan Budi Kemulyaan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2012).
Kata Dahliah selama pendataan kependudukan di DKI Jakarta tak di reformasi, maka data kependudukan akan selalu bermasalah.
"Kalau ada reformasi, ada kekuatan hukum yang menyatakan orang ini dalam sekian tahun tidak ditemui, maka dihapus saja dari data pemilih suatu wilayah," ujarnya.
Menurutnya, masalah DPT selalu terjadi tiap digelar Pilgub baik di Jakarta maupun daerah lain. "Kalau tidak ada reformasi seperti itu, saya yakin di Pemilu atau Pilkada mendatang masalahnya sama seperti ini," tuturnya.(lin)
Menurut Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar, DPT selalu menjadi masalah tiap kali Pilgub digelar. Maka itu perlu ada reformasi pendataan DPT. "Harapan kami ada reformasi pendataan dalam masalah DPT ini. Kenapa data penduduk masih bermasalah, e-KTP belum selesai," ujar Dahliah Umar di Kantor KPU Jalan Budi Kemulyaan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2012).
Kata Dahliah selama pendataan kependudukan di DKI Jakarta tak di reformasi, maka data kependudukan akan selalu bermasalah.
"Kalau ada reformasi, ada kekuatan hukum yang menyatakan orang ini dalam sekian tahun tidak ditemui, maka dihapus saja dari data pemilih suatu wilayah," ujarnya.
Menurutnya, masalah DPT selalu terjadi tiap digelar Pilgub baik di Jakarta maupun daerah lain. "Kalau tidak ada reformasi seperti itu, saya yakin di Pemilu atau Pilkada mendatang masalahnya sama seperti ini," tuturnya.(lin)
()