Kampanye Pilgub DKI rawan gesekan pendukung

Sindonews.com - Pelaksanaan kampanye terbuka pada 24 Juni hingga 7 Juli 2012, rawan terjadi gesekan antarpendukung pasangan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub).

Polda Metro Jaya sudah memetakan lokasi kampanye untuk mencegah konflik horizontal. Pemetaan lokasi kampanye tersebut sudah dikoordinasikan kepada tim sukses enam pasangan cagub-cawagub.

"Ada enam tim sukses yang kita undang untuk menyosialisasikan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kepada mereka, terkait pengamanan pada masa kampanye nanti," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, di Jakarta, Rabu 13 Juni 2012 kemarin.

Melalui STTP tersebut, pihak kepolisian nantinya akan mengetahui potensi kerawanan serta jumlah personel yang akan dikerahkan. Polisi meminta tim sukses segera menyerahkan STTP.

"STTP harus sudah kita terima H-7 sebelum tim melakukan kampanye.Di situ kita bisa melihat potensi gangguan keamanan dengan adanya keterangan lokasi kampanye, jalur yang akan dilintasi, serta juru kampanye yang akan dihadirkan. Dan pada H- 3,polisi sudah mulai mempersiapkan pengamanan," lanjut Rikwanto.

Sementara untuk pelaksanaan kampanye pada tingkat kabupaten, STTP cukup melalui polres setempat. Mengenai jumlah personel yang dikerahkan, bergantung data pada STTP. "Pengerahan personel sesuai dengan potensi kerawanan dan konflik pada sesuai dengan data di STTP," ungkapnya.

Untuk pengamanan pilkada secara keseluruhan, Polda Metro Jaya menyiapkan 40.356 personel. Mereka akan ditempatkan di 15.226 tempat pemungutan suara (TPS). Jumlah tersebut adalah gabungan dari TNI dan satpol PP. Personel mulai diterjunkan pada masa kampanye, pemilihan, penghitungan suara, hingga penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih.

"Ke-40.356 personel gabungan itu terdiri atas unsur polda 3.303, gabungan polres 5.899 personel, BKO TNI 700 personel, Mabes Polri 10 personel, dan Pemprov DKI berjumlah 30.444 personel," jelasnya.

Dia melanjutkan, jumlah TPS yang terdata ada 15.226 TPS dan seluruhnya akan diamankan. Di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat sebanyak 1.904 TPS, Polres Jakarta Utara 2.602 TPS, Polres Jakarta Barat 3.329 TPS, dan Polres Jakarta Selatan 3.168 TPS. Selanjutnya, Polres Jakarta Timur sebanyak 4.153 TPS, Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan 22 TPS, dan Polres Kepulauan Seribu mengamankan 44 TPS.

Jika dalam pelaksanaannya nanti terdapat kecurangan berbentuk pidana,pihaknya tidak segan-segan untuk memproses secara hukum. Proses tersebut dibagi menjadi dua pintu, yakni jika melakukan tindakan pidana akan dibawa ke kepolisian, dan jika melakukan tindakan administratif maka ke KPU.

Tim sukses pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok), Prasetyo Edy Marsudi, mengatakan bahwa koordinasi dengan pihak kepolisian ini juga akan membahas mekanisme pengaman pemilukada, sehingga tidak benturan di lapangan. "Kita kan kepingin pemilukada yang aman nyaman dan tenteram," katanya.

Menurutnya, menjelang masa kampanye pada 24 Juni mendatang, suhu politik di Jakarta semakin memanas. Untuk itu, polisi menerapkan sistem kampanye agar tidak berbenturan di lapangan.

"Misalnya kalau Jokowi dan Ahok sedang berada di Jakarta Utara, jangan ke Jakarta Selatan karena ada pasangan lain. Itu kan bisa memicu konflik kalau di tengah jalan ketemu pendukung pasangan lain. Apalagi, masalah DPT belum selesai," jelasnya. (san)