Panwas: Data DPT DKI Jakarta sampah!
Panwas: Data DPT DKI Jakarta sampah!
A
A
A
Sindonews.com - Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada) DKI Jakarta menilai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta telah bermasalah sejak awal. Karena data awal daftar pemilih yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sudah berantakan.
"DPT (Daftar Pemilih Tetap) kacau itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Khusus Jakarta. Data awalnya sudah sampah, jadi hasilnya juga sampah," kata Ketua Panwaslukada DKI Jakarta Ramdhansyah kepada wartawan di Jakarta, Minggu (10/6/2012).
Dia mengungkapkan, seharusnya data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) diberikan sebelum Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta kepada KPU.
"Saat ini DPT telah ditetapkan. Satu-satunya jalan, lakukan rekomendasi yang sudah saya sampaikan, yaitu berikan tanda pada pemilih ganda dan menahan kartu pemilih dari data ganda itu," ujarnya.
Meski demikian, dia menilai tudingan tim sukses pasangan cagub-cawagub yang menolak menandatangani penetapan DPT tidak rasional. Pasalnya, tim sukses kelima pasangan cagub-cawagub tersebut menganggap persoalan DPT berpotensi pada jual-beli suara dan bisa menguntungkan pihak tertentu. (lil)
"DPT (Daftar Pemilih Tetap) kacau itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Khusus Jakarta. Data awalnya sudah sampah, jadi hasilnya juga sampah," kata Ketua Panwaslukada DKI Jakarta Ramdhansyah kepada wartawan di Jakarta, Minggu (10/6/2012).
Dia mengungkapkan, seharusnya data Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) diberikan sebelum Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta kepada KPU.
"Saat ini DPT telah ditetapkan. Satu-satunya jalan, lakukan rekomendasi yang sudah saya sampaikan, yaitu berikan tanda pada pemilih ganda dan menahan kartu pemilih dari data ganda itu," ujarnya.
Meski demikian, dia menilai tudingan tim sukses pasangan cagub-cawagub yang menolak menandatangani penetapan DPT tidak rasional. Pasalnya, tim sukses kelima pasangan cagub-cawagub tersebut menganggap persoalan DPT berpotensi pada jual-beli suara dan bisa menguntungkan pihak tertentu. (lil)
()
Explore More