Nara minta PNS tidak netral dilaporkan ke Polda
A
A
A
Sindonews.com - Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta yang diusung Partai Demokrat, Nachrowi Ramli meminta masyarakat melaporkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti tidak netral dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta mendatang.
"Kalau ada yang seperti itu (PNS yang tidak netral), aturan mainnya sudah jelas. Kalau dia melanggar, maka harus ditindak," kata pria yang akrab disapa Nara itu di Jakarta, Kamis (7/6/2012).
Dia menegaskan, jika memang ditemukan ada PNS yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilgub nanti, maka harus dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. "Siapapun yang menemukan ada PNS tak netral, bahkan kalau ada yang menginstruksikan bawahannya untuk mendukung salah satu pasangan kandidat Pilkada, lapor ke Polda, dan tindaklanjuti," ungkapnya.
Namun, Nara juga meminta seluruh masyarakat tidak menyamakan perilaku seluruh PNS dengan sejumlah PNS yang dikabarkan tidak netral. "Kalau baru isu, nanti kasihan rakyat. Banyak nanti yang merasa dibohongi, jadi sekali lagi salurkan melalui jalur hukum yang berlaku," ujarnya.
Kandidat nomor urut satu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta ini juga percaya jika semua PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan netral menjelang Pilkada DKI Jakarta ini. Pasalnya, ada ketentuan yang memberikan sanksi pidana bagi setiap PNS yang terbukti tidak netral dalam pelaksanaan Pemilukada.
Sekadar diketahui, sebelumnya dikabarkan Lurah Gondangdia diduga bersikap tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta. Lurah itu dikabarkan telah mengajak warganya untuk memilih pasangan incumbent Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara). (lil)
"Kalau ada yang seperti itu (PNS yang tidak netral), aturan mainnya sudah jelas. Kalau dia melanggar, maka harus ditindak," kata pria yang akrab disapa Nara itu di Jakarta, Kamis (7/6/2012).
Dia menegaskan, jika memang ditemukan ada PNS yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilgub nanti, maka harus dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. "Siapapun yang menemukan ada PNS tak netral, bahkan kalau ada yang menginstruksikan bawahannya untuk mendukung salah satu pasangan kandidat Pilkada, lapor ke Polda, dan tindaklanjuti," ungkapnya.
Namun, Nara juga meminta seluruh masyarakat tidak menyamakan perilaku seluruh PNS dengan sejumlah PNS yang dikabarkan tidak netral. "Kalau baru isu, nanti kasihan rakyat. Banyak nanti yang merasa dibohongi, jadi sekali lagi salurkan melalui jalur hukum yang berlaku," ujarnya.
Kandidat nomor urut satu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta ini juga percaya jika semua PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan netral menjelang Pilkada DKI Jakarta ini. Pasalnya, ada ketentuan yang memberikan sanksi pidana bagi setiap PNS yang terbukti tidak netral dalam pelaksanaan Pemilukada.
Sekadar diketahui, sebelumnya dikabarkan Lurah Gondangdia diduga bersikap tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta. Lurah itu dikabarkan telah mengajak warganya untuk memilih pasangan incumbent Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara). (lil)
()