Jokowi: DPT bermasalah bisa dipidanakan
A
A
A
Sindonews.com - Calon Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) meminta kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat segera diselesaikan. Jika tidak, Jokowi mengancam akan mempidanakan.
"Ya pokoknya selesaikan sampai rampung. Kalau ini tidak diselesaikan ini bisa pidana," ancam Jokowi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2012).
Ditambahkan Jokowi, kisruh DPT bisa jadi persoalan di kemudian hari. "Kalau enggak bisa diselesaikan, ya hati-hati saja. Ini persoalan pidana," tegasnya.
Masih kata Jokowi, kisruh DPT sangat merugikan pasangan calon. Pasalnya, pihaknya sudah bersusah payah mencari dukungan. "Merugikan dong. Enak saja, kita nyari dua suara dari subuh sampai subuh. Itu ada yang DPT seperti durian runtuh ke 1,4 juta," terangnya.
Kendati begitu, Jokowi mengaku, tidak tahu siapa aktor di balik yang kisruhnya DPT dan upaya penggelembungan suara. "Enggak tahu. Masa mau dapat durian runtuh, enak saja," tukasnya.
Beberapa hari lalu, tim suskes pasangan Jokowi dan Basuki Tjahya Purnama (Ahok) melaporkan kasus kisruh DPT tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. Saat ini, Jokowi mengaku, pihaknya masih menunggu perkembangan laporan tersebut. "Ya laporkanlah, ada data lapangan kok. Silakan tanya ke Bareskrim," jelasnya. (san)
"Ya pokoknya selesaikan sampai rampung. Kalau ini tidak diselesaikan ini bisa pidana," ancam Jokowi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2012).
Ditambahkan Jokowi, kisruh DPT bisa jadi persoalan di kemudian hari. "Kalau enggak bisa diselesaikan, ya hati-hati saja. Ini persoalan pidana," tegasnya.
Masih kata Jokowi, kisruh DPT sangat merugikan pasangan calon. Pasalnya, pihaknya sudah bersusah payah mencari dukungan. "Merugikan dong. Enak saja, kita nyari dua suara dari subuh sampai subuh. Itu ada yang DPT seperti durian runtuh ke 1,4 juta," terangnya.
Kendati begitu, Jokowi mengaku, tidak tahu siapa aktor di balik yang kisruhnya DPT dan upaya penggelembungan suara. "Enggak tahu. Masa mau dapat durian runtuh, enak saja," tukasnya.
Beberapa hari lalu, tim suskes pasangan Jokowi dan Basuki Tjahya Purnama (Ahok) melaporkan kasus kisruh DPT tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. Saat ini, Jokowi mengaku, pihaknya masih menunggu perkembangan laporan tersebut. "Ya laporkanlah, ada data lapangan kok. Silakan tanya ke Bareskrim," jelasnya. (san)
()