KPU DKI tantang LSM penyebar isu DPS
KPU DKI tantang LSM penyebar isu DPS
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Pokja Pencalonan pada KPU DKI Jakarta Jamaluddin F Hasyim mengaku, sangat dirugikan dengan tudingan yang menyebutkan bahwa pihaknya tak becus dalam melakukan pemutakhiran data Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Pilkada DKI Jakarta periode 2012-2017.
"Ini seolah-seolah ada DPS fiktif 1,4 juta pemilih. Sumbernya itu dari satu lembaga, dan sampai saat ini enggak pernah datang ke KPU DKI secara gentle. Sumber sampling 9 kelurahan Jakarta Barat dan sembilan itu dijadikan patokan untuk se-DKI," ujar Jamaluddin di Kantor Komisi Informasi DKI Jakarta, Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Suryopranoto, Petojo Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2012).
Ditambahkan dia, pihaknya sangat terkejut ketika tiba-tiba disambar pernyataan oleh masyarakat bahwa data E-KTP hanya 5,6 juta dan tidak sesuai dengan dengan data DPS. Bahkan, tersiar kabar belum semua warga Jakarta didata dan masuk dalam DPS.
Dia beralasan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan data konkret dari lembaga yang melemparkan isu itu terkait ketidakvalidan data DPS. Sebaliknya, semua informasi ketidakvalidan itu dia dapatkan dari para demonstran yang mendatangi kantor KPU.
"Jadi wasit memang enggak enak, karena setiap pertandingan selalu jadi sasaran kemarahan. Tapi kami sudah siap mental untuk terima kemarin itu, karena memang seringkali hak-hak yang terjadi itu didasarkan pada asumsi yang mungkin saja ada fakta dan bisa juga fakta itu dibesar-besarkan seperti DPS," pungkasnya. (san)
"Ini seolah-seolah ada DPS fiktif 1,4 juta pemilih. Sumbernya itu dari satu lembaga, dan sampai saat ini enggak pernah datang ke KPU DKI secara gentle. Sumber sampling 9 kelurahan Jakarta Barat dan sembilan itu dijadikan patokan untuk se-DKI," ujar Jamaluddin di Kantor Komisi Informasi DKI Jakarta, Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Suryopranoto, Petojo Utara, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2012).
Ditambahkan dia, pihaknya sangat terkejut ketika tiba-tiba disambar pernyataan oleh masyarakat bahwa data E-KTP hanya 5,6 juta dan tidak sesuai dengan dengan data DPS. Bahkan, tersiar kabar belum semua warga Jakarta didata dan masuk dalam DPS.
Dia beralasan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan data konkret dari lembaga yang melemparkan isu itu terkait ketidakvalidan data DPS. Sebaliknya, semua informasi ketidakvalidan itu dia dapatkan dari para demonstran yang mendatangi kantor KPU.
"Jadi wasit memang enggak enak, karena setiap pertandingan selalu jadi sasaran kemarahan. Tapi kami sudah siap mental untuk terima kemarin itu, karena memang seringkali hak-hak yang terjadi itu didasarkan pada asumsi yang mungkin saja ada fakta dan bisa juga fakta itu dibesar-besarkan seperti DPS," pungkasnya. (san)
()
Explore More