KPU DKI serahkan salinan DPS ke stakeholder
KPU DKI serahkan salinan DPS ke stakeholder
A
A
A
Sindonews.com - Sebagai upaya transparansi data terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI segera menyerahkan data soft copy Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada sejumlah stakeholder.
Stakeholder itu antara lain, Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) DKI, partai politik (parpol) peserta pilgub, tim sukses, dan sejumlah pemantau pilgub.
"Pembagian data itu dilaksanakan pekan depan, ini sebagai upaya mengedepankan azas transparansi data saja," jelas Ketua Pokja Pendataan Pemilih pada KPU DKI Jakarta Aminullah di kantornya Jalan Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/4/2012).
Selain itu, Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPK dan KPU kota tak lagi direpotkan oleh beberapa partai politik (parpol) yang meminta DPS itu.
Sebab, menurut Aminullah, beberapa waktu lalu ada beberapa parpol memaksa hardcopy DPS kepada PPS, sedangkan hardcopy DPS tidak bisa dibagikan karena tidak ada anggaran untuk mencetak di luar ketentuan.
Sejak awal pihaknya menginstruksikan agar PPS tidak memberikan hardcopy DPS parpol yang meminta. Biaya dalam anggaran KPU DKI hanya cukup dipakai mencetak satu kali dan menggandakan dua kali data-data yang ada.
"Cetak asli dipegang oleh PPS untuk diserahkan ke KPU Kota, satu untuk kelurahan dan satu lagi untuk masyarakat," tambahnya.
Dan saat ini, sejumlah parpol telah mengirimkan surat resmi kepada KPU untuk mendapatan data DPS itu, sehingga KPU harus segera memberikan softcopy-nya saja.(lin)
Stakeholder itu antara lain, Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) DKI, partai politik (parpol) peserta pilgub, tim sukses, dan sejumlah pemantau pilgub.
"Pembagian data itu dilaksanakan pekan depan, ini sebagai upaya mengedepankan azas transparansi data saja," jelas Ketua Pokja Pendataan Pemilih pada KPU DKI Jakarta Aminullah di kantornya Jalan Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/4/2012).
Selain itu, Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPK dan KPU kota tak lagi direpotkan oleh beberapa partai politik (parpol) yang meminta DPS itu.
Sebab, menurut Aminullah, beberapa waktu lalu ada beberapa parpol memaksa hardcopy DPS kepada PPS, sedangkan hardcopy DPS tidak bisa dibagikan karena tidak ada anggaran untuk mencetak di luar ketentuan.
Sejak awal pihaknya menginstruksikan agar PPS tidak memberikan hardcopy DPS parpol yang meminta. Biaya dalam anggaran KPU DKI hanya cukup dipakai mencetak satu kali dan menggandakan dua kali data-data yang ada.
"Cetak asli dipegang oleh PPS untuk diserahkan ke KPU Kota, satu untuk kelurahan dan satu lagi untuk masyarakat," tambahnya.
Dan saat ini, sejumlah parpol telah mengirimkan surat resmi kepada KPU untuk mendapatan data DPS itu, sehingga KPU harus segera memberikan softcopy-nya saja.(lin)
()
Explore More