Massa HTI ultimatum SBY-Boediono
Massa HTI ultimatum SBY-Boediono
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono diultimatum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini terkait dengan rencana Pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Ultimatum ini disampaikan massa HTI yang berkumpul di depan gedung Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu massa yang berjumlah ribuan ini membawa berbagai atribut, seperti spanduk, bendera dan alat pengeras suara sebagai bentuk protes atas rencana Pemerintah tersebut.
Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto mengingatkan, dampak jika Pemerintah tetap ngotot menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, di tengah kesulitan hidup seperti sekarang ini, kebijakan menaikkan harga BBM bisa mendorong gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin.
"Dan gejolak itu bukan tidak mungkin akan berkembang menjadi semacam revolusi sosial sebagaimana telah terjadi di sejumlah negara Timur Tengah," ujarnya di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2012).
Dia mengatakan, minyak dan gas (migas) serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, lanjut dia, kebijakan kapitalistik Pemerintah ini, juga kebijakan zalim dan khianat ini harus segara dihentikan. "Sebagai gantinya, migas dan Sumber Daya Alam (SDA) lain dikelola sesuai dengan tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik muslim dan maupun non muslim," imbuhnya.
Ultimatum ini disampaikan massa HTI yang berkumpul di depan gedung Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu massa yang berjumlah ribuan ini membawa berbagai atribut, seperti spanduk, bendera dan alat pengeras suara sebagai bentuk protes atas rencana Pemerintah tersebut.
Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto mengingatkan, dampak jika Pemerintah tetap ngotot menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, di tengah kesulitan hidup seperti sekarang ini, kebijakan menaikkan harga BBM bisa mendorong gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin.
"Dan gejolak itu bukan tidak mungkin akan berkembang menjadi semacam revolusi sosial sebagaimana telah terjadi di sejumlah negara Timur Tengah," ujarnya di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2012).
Dia mengatakan, minyak dan gas (migas) serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, lanjut dia, kebijakan kapitalistik Pemerintah ini, juga kebijakan zalim dan khianat ini harus segara dihentikan. "Sebagai gantinya, migas dan Sumber Daya Alam (SDA) lain dikelola sesuai dengan tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik muslim dan maupun non muslim," imbuhnya.
()
Explore More