Tolak BBM naik, BEM UI datangi Fraksi PD
A
A
A
Sindonews.com - Jika banyak elemen mahasiswa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi, tidak begitu dengan mahasiswa Universitas Indonesia (UI).
Kendati sama-sama menolak, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI lebih memilih jalur diplomasi dengan cara menemui Fraksi Partai Demokrat (PD) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"BEM UI tegas menolak rencana kenaikan BBM," ujar Ketua BEM UI, Paldo Maldini, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Pernyataan itu disampaikan Paldo di hadapan Ketua Fraksi PD Jafar Hafsah. Menurut Paldo, subsidi BBM adalah kewajiban pemerintah dalam meredam efek fluktuasi harga minyak internasional yang berimbas ke domestik dan menjamin energi dapat diakses oleh setiap warga negara.
"Kenaikan harga BBM menyebabkan harga-harga lain terutama pangan naik. Maka, masyarakat kelas bawah yang akan menerima imbasnya," terangnya.
Ditambahkan Paldo, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai alat kompensasi kenaikan BBM kepada masyarakat dinilai tidak menjawab persoalan. "BLSM tidak menjawab masalah sebagai peredam shock bagi masyarakat kecil ketika harga BBM dinaikkan, dan rawan politisasi," tukasnya. (san)
Kendati sama-sama menolak, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI lebih memilih jalur diplomasi dengan cara menemui Fraksi Partai Demokrat (PD) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"BEM UI tegas menolak rencana kenaikan BBM," ujar Ketua BEM UI, Paldo Maldini, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Pernyataan itu disampaikan Paldo di hadapan Ketua Fraksi PD Jafar Hafsah. Menurut Paldo, subsidi BBM adalah kewajiban pemerintah dalam meredam efek fluktuasi harga minyak internasional yang berimbas ke domestik dan menjamin energi dapat diakses oleh setiap warga negara.
"Kenaikan harga BBM menyebabkan harga-harga lain terutama pangan naik. Maka, masyarakat kelas bawah yang akan menerima imbasnya," terangnya.
Ditambahkan Paldo, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai alat kompensasi kenaikan BBM kepada masyarakat dinilai tidak menjawab persoalan. "BLSM tidak menjawab masalah sebagai peredam shock bagi masyarakat kecil ketika harga BBM dinaikkan, dan rawan politisasi," tukasnya. (san)
()