KPU minta parpol awasi pemutahiran data pemilih
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta meminta kepada sejumlah partai politik yang ikut mengusung sejumlah bakal calon untuk mengontrol dan mendampingi proses pemutahiran data yang dilakukan petugasnya di lapangan.
"Seharusnya, Partai Politik (Parpol) mendampingi atau mengontrol petugas kami dalam melakukan pemutahiran data hak pemilih dilapangan. Untuk membutikan bahwa petugas kami dilapangan itu betul-betul melakukan pemutahiran data hak pemilih," ujar anggota KPUD DKI Aminullah kepada wartawan di Kantornya, jalan Budi Kemulyaan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012).
Sejauh ini, kata dia, pihaknya belum mengetahui apakah parpol melakukan hal itu dilapangan. Soalnya, lanjut dia, pemantauan dan pengontrolan dari parpol sangat penting dalam proses pemutahiran data yang dilakukan petugasnya dilapangan.
"Jadi, kita harus kerjasama kan. Jangan nanti kita dicurigai, melakukan kecurangan ini itu lah. Toh kita juga tidak terlalu yakin kok petugas kita dilapangan melakukan hal yang benar. Walaupun kita juga sudah back-up kan," tuturnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pemutahiran data hak pemilih dilakukan pihaknya dari 14 Maret hingga 12 April mendatang.
Seperti diketahui, seratusan warga tanah merah Jakarta Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU DKI Jakarta tadi siang. Warga yang tergabung dalam forum komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) mempertanyakan proses pemutahiran data hak pemilih di Tanah Merah, agar tak terjadi penggelembungan hak suara. (san)
"Seharusnya, Partai Politik (Parpol) mendampingi atau mengontrol petugas kami dalam melakukan pemutahiran data hak pemilih dilapangan. Untuk membutikan bahwa petugas kami dilapangan itu betul-betul melakukan pemutahiran data hak pemilih," ujar anggota KPUD DKI Aminullah kepada wartawan di Kantornya, jalan Budi Kemulyaan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2012).
Sejauh ini, kata dia, pihaknya belum mengetahui apakah parpol melakukan hal itu dilapangan. Soalnya, lanjut dia, pemantauan dan pengontrolan dari parpol sangat penting dalam proses pemutahiran data yang dilakukan petugasnya dilapangan.
"Jadi, kita harus kerjasama kan. Jangan nanti kita dicurigai, melakukan kecurangan ini itu lah. Toh kita juga tidak terlalu yakin kok petugas kita dilapangan melakukan hal yang benar. Walaupun kita juga sudah back-up kan," tuturnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pemutahiran data hak pemilih dilakukan pihaknya dari 14 Maret hingga 12 April mendatang.
Seperti diketahui, seratusan warga tanah merah Jakarta Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU DKI Jakarta tadi siang. Warga yang tergabung dalam forum komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) mempertanyakan proses pemutahiran data hak pemilih di Tanah Merah, agar tak terjadi penggelembungan hak suara. (san)
()