Cagub DKI Jakarta ditantang benahi birokrasi
Cagub DKI Jakarta ditantang benahi birokrasi
A
A
A
Sindonews.com - Kebobrokan birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah, siapapun pemimpin DKI Jakarta mendatang. Persoalan birokrasi Jakarta belum disentuh oleh para kandidat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.
"Yang belum disentuh oleh para kandidat ini adalah persoalan birokrasi Jakarta. Padahal, itulah yang menjadikan sebagai mesin perubahan," ujar Pakar Perkotaan Universitas Trisaksi, Yayat Supriatna dalam diskusi Polemik Sindo Radio 'Jakarta Punya Cerita' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3/2012).
Oleh karenanya, dia menantang para calon Gubernur (Cagub) untuk melakukan reformasi birokrasi di pemerintah daerah DKI Jakarta. "Yang jadi pertanyaan itu, apakah birokrasi Jakarta memang sudah didesain untuk mengatasi masalah Jakarta yang sudah metropolitan atau megapolitan," tambahnya.
Salah satu contoh soal yang dia kritik soal birokrasi Jakarta, yakni tentang pemasangan papan iklan atau reklame misalnya. "Saya kritik ya birokrasi Jakarta. Tentang pemasangan papan iklan. Itu Perdanya sudah ada, sejak tahun 2004. Tapi namanya Peraturan Gubernur, sama petunjuk pelaksanaannya hingga 2012 ini tidak ada," imbuhnya.
Jadi, kata dia, sebuah peraturan daerah tak diikuti dengan petunjuk pelaksanaan. "Makanya, di situlah wilayah abu-abu. Pertanyaannya itu tadi, banyak kekosongan-kekosongan peraturan yang seharusnya ditegakkan untuk menertibkan kota, itu mungkin dilambat-lambati," katanya.
Hal inilah, kata dia, akan menjadi tantangan bagi para kandidat yang akan maju di Pilkada ini. "Ini menjadi tantangan para kandidat untuk memetakan kembali sebetulnya, skenario menajemen kota itu sebetulnya dari sisi regulasi tidak ada," pungkasnya. (wbs)
"Yang belum disentuh oleh para kandidat ini adalah persoalan birokrasi Jakarta. Padahal, itulah yang menjadikan sebagai mesin perubahan," ujar Pakar Perkotaan Universitas Trisaksi, Yayat Supriatna dalam diskusi Polemik Sindo Radio 'Jakarta Punya Cerita' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3/2012).
Oleh karenanya, dia menantang para calon Gubernur (Cagub) untuk melakukan reformasi birokrasi di pemerintah daerah DKI Jakarta. "Yang jadi pertanyaan itu, apakah birokrasi Jakarta memang sudah didesain untuk mengatasi masalah Jakarta yang sudah metropolitan atau megapolitan," tambahnya.
Salah satu contoh soal yang dia kritik soal birokrasi Jakarta, yakni tentang pemasangan papan iklan atau reklame misalnya. "Saya kritik ya birokrasi Jakarta. Tentang pemasangan papan iklan. Itu Perdanya sudah ada, sejak tahun 2004. Tapi namanya Peraturan Gubernur, sama petunjuk pelaksanaannya hingga 2012 ini tidak ada," imbuhnya.
Jadi, kata dia, sebuah peraturan daerah tak diikuti dengan petunjuk pelaksanaan. "Makanya, di situlah wilayah abu-abu. Pertanyaannya itu tadi, banyak kekosongan-kekosongan peraturan yang seharusnya ditegakkan untuk menertibkan kota, itu mungkin dilambat-lambati," katanya.
Hal inilah, kata dia, akan menjadi tantangan bagi para kandidat yang akan maju di Pilkada ini. "Ini menjadi tantangan para kandidat untuk memetakan kembali sebetulnya, skenario menajemen kota itu sebetulnya dari sisi regulasi tidak ada," pungkasnya. (wbs)
()
Explore More