Mahasiswa: BBM hajat hidup orang banyak

Sindonews.com - Penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April 2012 terus menuai protes masyarakat. Sejumlah gerakan aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM terus bergulir. Salah satu elemen penggerak aksi tersebut adalah mahasiswa.

Di antara mahasiswa yang turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah tersebut adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Salemba Jakarta. Dalam aksinya, puluhan mahasiswa dari Fakultas Hukum UKI tidak hanya menolak kenaikan harga BBM. Tetapi juga kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).

"BBM adalah hajat hidup orang banyak. Sesuai amanat Pasal 33 UUD 45, Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, bukan pemilik pemodal maupun korporasi asing," ujar Humas Aksi Mahasiswa Bersatu (Mabes) Fakultas Hukum UKI Salemba, Wonder Nainggolan, Selasa (13/3/2012).

Mengutip data World Bank, 64 persen BBM di Indonesia digunakan untuk kendaraan roda dua. "Logikanya bahwa sudah jelas pemakai BBM bersubsidi adalah rakyat menengah bawah, tetapi pemerintah berasumsi lain. Katanya, BBM dipakai oleh golongan menengah atas," terangnya.

Dia menambahkan, pemerintah menarik BBM bersubsidi untuk menghemat pengeluaran negara hingga Rp25 triliun. "Logika sesat dipakai para pengurus bangsa yang bukan memberikan solusi kepada rakyatnya untuk bangkit dari kemiskinan dan kelaparan, mereka malah memberikan beban berat kepada rakyat miskin," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, BBM naik dari harga Rp4.500 menjadi Rp6.000 perliter akan berdampak signifikan pada wajah perekonomian Indonesia, khususnya untuk kenaikan sembilan bahan pokok (Sembako).

"Para buruh di kota, petani di desa, pedagang menengah ke bawah dan Industri menengah ke bawah akan terkena dampak langsung kenaikan BBM dan TDL," tegasnya.

Lebih jauh, mahasiswa juga menolak Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dicanangkan pemerintah selama tiga bulan pasca kenaikan BBM. Karena dianggap untuk meredam kemarahan rakyat atas kenaikan BBM dan TDL, serta menyuburkan budaya pengemis.

"Melalui aksi ini, kami meminta pemerintah untuk membangun kilang-kilang minyak, agar mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri. Serta merevisi Undang-Undang Migas karena pro pemodal asing dan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing," jelasnya. (san)