Perbaikan jalan rusak lamban
A
A
A
Sindonews.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tak serius memperbaiki jalan rusak. Di sejumlah ruas jalan masih terlihat lubang yang sangat membahayakan pengendara.
Kerusakan terlihat di Jalan Cakung-Cilincing, Jalan Joglo Raya, Jalan Gatot Subroto, Jalan Kebon Sirih, Jalan Tanah Abang, dan sejumlah ruas jalan lainnya. Lubang dengan kedalaman 10 sentimeter mudah ditemukan. Ironisnya, jalan yang baru diperbaiki ternyata rusak lagi dan dibiarkan terbengkalai.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, permasalahan jalan rusak sudah sangat kompleks. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah tidak mampu memberikan jalan mulus kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah pusat harus turun tangan, terlebih banyak jalan yang berstatus milik negara.
"Banyak jalan nasional yang justru rusak, dan jalan-jalan ini sebenarnya bukan kewenangan dari pemprov. Begitu pun ada juga jalan milik daerah yang rusak dan harus segera diperbaiki," kata Yayat kemarin.
Pihaknya berharap Pemprov DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan kerusakan jalan. "Kalau ada masalah lebih baik memang langsung berkomunikasi dengan pemerintah pusat," katanya.
Polda Metro Jaya mencatat kerusakan terparah terdapat di Jalan Raya Cakung-Cilincing, Jakarta Utara. Kasubdit Penegakan Hukum (Gakum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sudarmanto mengatakan, parahnya jalan tersebut karena kendaraan yang melalui jalan tersebut cukup banyak.
Selain itu, kendaraan yang lewat juga rata-rata memiliki tonase cukup berat. "Jadi banyak lubang di jalan itu dan cukup membahayakan," katanya.
Untuk mengantisipasi kerusakan, selain menempatkan personel,pihaknya juga menaruh penanda sebuah traffic cone di jalan-jalan rusak. Keberadaan penanda tersebut berguna untuk meminimalisasi kecelakaan. "Kita juga memasang cone sehingga masyarakat bisa melihat dan menghindari jalan rusaknya," tuturnya.
Pihaknya kembali melakukan pendataan lokasi jalan yang rusak sehingga bisa dilaporkan dan langsung ditambal oleh instansi terkait.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Wahyono mengatakan, banyaknya jalanjalan rusak yang ada di Jakarta selain faktor usia dan tonase kendaraan, juga faktor cuaca. "Saat ini banyak jalan rusak dikarenakan faktor cuaca," ujarnya.
Sebelumnya Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengkritisi pengelolaan anggaran pemeliharaan jalan di DKI Jakarta. Pengalokasian anggaran yang cukup besar untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp186,62 miliar. Seharusnya jumlah jalan rusak di Jakarta itu berkurang. Namun, di lapangan tidak demikian.
Sementara itu,Kepala Dinas PU Ery Basworo menegaskan, perbaikan jalan telah dilakukan pihaknya dengan cara maksimal. Tahun ini Dinas PU DKI Jakarta melakukan perbaikan 106 jalan lokal yang rusak di empat wilayah DKI Jakarta. Perbaikan itu dilakukan dengan cara betonisasi. Pelaksanaannya secara multiyears 2011-2012 dengan anggaran Rp88,64 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Juni 2012.
Sementara itu, pemeliharaan rutin untuk jalan kelas arteri dan kolektor seluas 397.000 meter persegi. Perbaikan ini menggunakan sistem patching dan menelan anggaran Rp97,98 miliar. (san)
Kerusakan terlihat di Jalan Cakung-Cilincing, Jalan Joglo Raya, Jalan Gatot Subroto, Jalan Kebon Sirih, Jalan Tanah Abang, dan sejumlah ruas jalan lainnya. Lubang dengan kedalaman 10 sentimeter mudah ditemukan. Ironisnya, jalan yang baru diperbaiki ternyata rusak lagi dan dibiarkan terbengkalai.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, permasalahan jalan rusak sudah sangat kompleks. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah tidak mampu memberikan jalan mulus kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah pusat harus turun tangan, terlebih banyak jalan yang berstatus milik negara.
"Banyak jalan nasional yang justru rusak, dan jalan-jalan ini sebenarnya bukan kewenangan dari pemprov. Begitu pun ada juga jalan milik daerah yang rusak dan harus segera diperbaiki," kata Yayat kemarin.
Pihaknya berharap Pemprov DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan kerusakan jalan. "Kalau ada masalah lebih baik memang langsung berkomunikasi dengan pemerintah pusat," katanya.
Polda Metro Jaya mencatat kerusakan terparah terdapat di Jalan Raya Cakung-Cilincing, Jakarta Utara. Kasubdit Penegakan Hukum (Gakum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sudarmanto mengatakan, parahnya jalan tersebut karena kendaraan yang melalui jalan tersebut cukup banyak.
Selain itu, kendaraan yang lewat juga rata-rata memiliki tonase cukup berat. "Jadi banyak lubang di jalan itu dan cukup membahayakan," katanya.
Untuk mengantisipasi kerusakan, selain menempatkan personel,pihaknya juga menaruh penanda sebuah traffic cone di jalan-jalan rusak. Keberadaan penanda tersebut berguna untuk meminimalisasi kecelakaan. "Kita juga memasang cone sehingga masyarakat bisa melihat dan menghindari jalan rusaknya," tuturnya.
Pihaknya kembali melakukan pendataan lokasi jalan yang rusak sehingga bisa dilaporkan dan langsung ditambal oleh instansi terkait.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Wahyono mengatakan, banyaknya jalanjalan rusak yang ada di Jakarta selain faktor usia dan tonase kendaraan, juga faktor cuaca. "Saat ini banyak jalan rusak dikarenakan faktor cuaca," ujarnya.
Sebelumnya Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengkritisi pengelolaan anggaran pemeliharaan jalan di DKI Jakarta. Pengalokasian anggaran yang cukup besar untuk pemeliharaan jalan sebesar Rp186,62 miliar. Seharusnya jumlah jalan rusak di Jakarta itu berkurang. Namun, di lapangan tidak demikian.
Sementara itu,Kepala Dinas PU Ery Basworo menegaskan, perbaikan jalan telah dilakukan pihaknya dengan cara maksimal. Tahun ini Dinas PU DKI Jakarta melakukan perbaikan 106 jalan lokal yang rusak di empat wilayah DKI Jakarta. Perbaikan itu dilakukan dengan cara betonisasi. Pelaksanaannya secara multiyears 2011-2012 dengan anggaran Rp88,64 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Juni 2012.
Sementara itu, pemeliharaan rutin untuk jalan kelas arteri dan kolektor seluas 397.000 meter persegi. Perbaikan ini menggunakan sistem patching dan menelan anggaran Rp97,98 miliar. (san)
()