Tim kampanye Faisal-Biem akui ada kekeliruan
Tim kampanye Faisal-Biem akui ada kekeliruan
A
A
A
Sindonews.com - Walau mengklaim melakukan penggalangan dukungan secara transparan, tim kampanye bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen Faisal-Biem mengakui ada kekeliruan yang dilakukannya.
"Kalau dengan cara pengumpulan seperti itu melibatkan ribuan orang relawan, kadang-kadang ada yang keliru, ada yang dobel, kadang-kadang ada yang tak sadar atau tak tahu. Atau tidak memberi dukungan tapi diminta Kartu Tanda Penduduk (KTP). Nah hal-hal itu lah yang kita ingin dibersihkan bersama-sama dengan proses verifikasi," ujarnya saat jumpa pers di kediaman Faisal-Biem, Jalan Tebet Barat 1 No.23, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Dikatakannya, dengan proses verifikasi, akan diketahui mana dukungan yang sah dan yang tak sah. "Jadi hal-hal gagal tadi bukan berarti kecurangan. Itu hanya alamiah saja dari proses pengumpulan dukungan sekian ratusan ribu, tapi ada yang keliru. Misalnya kekeliruan itu, kok bisa ketua Panwaslu diminta KTP-nya. Kita belum tahu siapa yang melakukannya," tambahnya.
Ditambahkannya, masalah kekeliruan tersebut pun sudah disediakan untuk pembatalan dukungan. "Yakni kita ajukan formulir B8 atau surat bantahan, selesai kan?" tuturnya.
Dia berharap permasalahan kekeliruan itu bisa segera diatasi. Sehingga tak dibawa ke ranah politis yang bisa berdampak buruk pada bakal calon dari jalur independen.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ramdansyah menyatakan KTP dirinya dan anggota Panwaslu lainnya dicatut untuk mendukung bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen.
"Kalau dengan cara pengumpulan seperti itu melibatkan ribuan orang relawan, kadang-kadang ada yang keliru, ada yang dobel, kadang-kadang ada yang tak sadar atau tak tahu. Atau tidak memberi dukungan tapi diminta Kartu Tanda Penduduk (KTP). Nah hal-hal itu lah yang kita ingin dibersihkan bersama-sama dengan proses verifikasi," ujarnya saat jumpa pers di kediaman Faisal-Biem, Jalan Tebet Barat 1 No.23, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Dikatakannya, dengan proses verifikasi, akan diketahui mana dukungan yang sah dan yang tak sah. "Jadi hal-hal gagal tadi bukan berarti kecurangan. Itu hanya alamiah saja dari proses pengumpulan dukungan sekian ratusan ribu, tapi ada yang keliru. Misalnya kekeliruan itu, kok bisa ketua Panwaslu diminta KTP-nya. Kita belum tahu siapa yang melakukannya," tambahnya.
Ditambahkannya, masalah kekeliruan tersebut pun sudah disediakan untuk pembatalan dukungan. "Yakni kita ajukan formulir B8 atau surat bantahan, selesai kan?" tuturnya.
Dia berharap permasalahan kekeliruan itu bisa segera diatasi. Sehingga tak dibawa ke ranah politis yang bisa berdampak buruk pada bakal calon dari jalur independen.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Ramdansyah menyatakan KTP dirinya dan anggota Panwaslu lainnya dicatut untuk mendukung bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen.
()
Explore More