KIPP minta klarifikasi KPUD DKI
KIPP minta klarifikasi KPUD DKI
A
A
A
Sindonews.com - Lantaran gagal melaju ke laga pertempuran Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2012, pasangan Calon Gubernur (Cagub) jalur independen Prayitno Ramelan - Teddy Suratmaji lapor ke Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).
Pasangan yang gagal pada tahap awal pendaftaran ini menilai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta bekerja tak transparan.
Menerima laporan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIPP Muchtar Sindang mengatakan pada dasarnya, KIPP selalu mendukung Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) untuk berlangsung demokratis.
"KIPP Indonesia dalam rangka mewujudkan tegaknya Pemilukada demokratis, baik organisasi penyelenggara maupun pengawas harus bekerja prosesional serta berpegang teguh pada aturan hukum maupun aturan KPU, serta mengedepankan kinerja transparansi serta akuntabilitas," ujarnya di Sekretariat KIPP, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2012).
Dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas, KPUD DKI Jakarta seharusnya memberikan penjelasan yang lengkap mengenai alasan penolakan berkas calon pasangan Prayitno Ramelan-Teddy Sutatmadji.
"Ini penting, karena ini terkait dengan hak politik pasangan bakal calon serta para pendukungnya," tegasnya.
Begitu juga dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya secara proaktif mengawasi proses pencalonan. "Khususnya dalam menanggapi keberatan-keberatan atau komplain dari pasangan bakal calon yang merasa diperlakukan tidak adil,"tukasnya.
Mendapat laporan itu, Muchtar berjanji akan meminta klarifikasi dari KPUD DKI Jakarta soal penolakan berkas itu. "Padahal, dari berkas-berkas dukungan yang hari ini ditunjukkan kepada kami, tampak jelas bakal pasangan calon ini telah bekerja maksimal dalam mengumpulkan dukungan agar bisa maju menjadi Cagub dan Cawagub DKI Jakarta dari jalur perseorangan," tutupnya. (lin)
Pasangan yang gagal pada tahap awal pendaftaran ini menilai Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta bekerja tak transparan.
Menerima laporan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIPP Muchtar Sindang mengatakan pada dasarnya, KIPP selalu mendukung Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) untuk berlangsung demokratis.
"KIPP Indonesia dalam rangka mewujudkan tegaknya Pemilukada demokratis, baik organisasi penyelenggara maupun pengawas harus bekerja prosesional serta berpegang teguh pada aturan hukum maupun aturan KPU, serta mengedepankan kinerja transparansi serta akuntabilitas," ujarnya di Sekretariat KIPP, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2012).
Dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas, KPUD DKI Jakarta seharusnya memberikan penjelasan yang lengkap mengenai alasan penolakan berkas calon pasangan Prayitno Ramelan-Teddy Sutatmadji.
"Ini penting, karena ini terkait dengan hak politik pasangan bakal calon serta para pendukungnya," tegasnya.
Begitu juga dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya secara proaktif mengawasi proses pencalonan. "Khususnya dalam menanggapi keberatan-keberatan atau komplain dari pasangan bakal calon yang merasa diperlakukan tidak adil,"tukasnya.
Mendapat laporan itu, Muchtar berjanji akan meminta klarifikasi dari KPUD DKI Jakarta soal penolakan berkas itu. "Padahal, dari berkas-berkas dukungan yang hari ini ditunjukkan kepada kami, tampak jelas bakal pasangan calon ini telah bekerja maksimal dalam mengumpulkan dukungan agar bisa maju menjadi Cagub dan Cawagub DKI Jakarta dari jalur perseorangan," tutupnya. (lin)
()
Explore More