Dialog guru honorer-Istana dilanjutkan sore ini
Dialog guru honorer-Istana dilanjutkan sore ini
A
A
A
Sindonews.com - Dialog yang dibangun antara perwakilan guru honorer yang melakukan aksi di depan Istana Negara kemarin, dengan pihak pemerintah tidak menemui titik temu. Namun, dialog ini akan kembali dilanjutkan sore nanti.
"Kami telah menerima perwakilan dari mereka. Koordinator para guru honorer yang berdemo di depan Istana Negara telah bertemu dan kami telah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/2/2012).
Dari pihak pemerintah, pertemuan diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar, didampingi Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Sore nanti pertemuan akan kembali digelar di kantor Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi pada pukul 16.00 WIB. Pertemuan tersebut akan melibatkan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Pertemuan nanti sore, sambung Julian, akan menindaklanjuti langkah-langkah teknis yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut.
"Hari ini untuk tindak lanjut verifikasi langkah-langkah hal teknis yang memang menjadi domain dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi," tuturnya.
Julian enggan mengatakan Pemerintah lamban dalam menangani persoalan guru honorer. Sebetulnya, lanjut Julian, selama ini telah ada pembahasan di Kementerian PAN dan RB dan Kemendikbud terkait guru honorer.
"Kalau disebut lambat, kami kira memang itu ada proses tindak lanjut dari yang dikenal dengan kategori satu dan kategori dua mungkin membutuhkan waktu untuk validitas yang menjadi keharusan di sana," papar Julian.
Julian berharap pertemuan nanti sore akan mencapai titik kesepahaman antar kedua belah pihak. "Mudah-mudahan akan mencapai kesepahaman. Sesungguhnya sudah tercapai kesepahaman, bagaimana nanti persinya Kementriam PAN yang akan menjelaskan," tutupnya.
Kemarin, sekitar 1.000 guru honorer yang berasal dari seluruh Indonesia mendatangi Istana Negara untuk menunut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menandatangani rancangan peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga pengajar honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Kami meminta agar PP yang mengangkat guru honorer tersebut segera ditandatangani oleh Presiden," ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Sahiri Hermawan, Jakarta, kemarin.
"Kami telah menerima perwakilan dari mereka. Koordinator para guru honorer yang berdemo di depan Istana Negara telah bertemu dan kami telah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi mereka," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/2/2012).
Dari pihak pemerintah, pertemuan diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar, didampingi Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Sore nanti pertemuan akan kembali digelar di kantor Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi pada pukul 16.00 WIB. Pertemuan tersebut akan melibatkan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Pertemuan nanti sore, sambung Julian, akan menindaklanjuti langkah-langkah teknis yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut.
"Hari ini untuk tindak lanjut verifikasi langkah-langkah hal teknis yang memang menjadi domain dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi," tuturnya.
Julian enggan mengatakan Pemerintah lamban dalam menangani persoalan guru honorer. Sebetulnya, lanjut Julian, selama ini telah ada pembahasan di Kementerian PAN dan RB dan Kemendikbud terkait guru honorer.
"Kalau disebut lambat, kami kira memang itu ada proses tindak lanjut dari yang dikenal dengan kategori satu dan kategori dua mungkin membutuhkan waktu untuk validitas yang menjadi keharusan di sana," papar Julian.
Julian berharap pertemuan nanti sore akan mencapai titik kesepahaman antar kedua belah pihak. "Mudah-mudahan akan mencapai kesepahaman. Sesungguhnya sudah tercapai kesepahaman, bagaimana nanti persinya Kementriam PAN yang akan menjelaskan," tutupnya.
Kemarin, sekitar 1.000 guru honorer yang berasal dari seluruh Indonesia mendatangi Istana Negara untuk menunut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menandatangani rancangan peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga pengajar honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Kami meminta agar PP yang mengangkat guru honorer tersebut segera ditandatangani oleh Presiden," ujar Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Sahiri Hermawan, Jakarta, kemarin.
()
Explore More