Warga Jakarta tolak pembatasan BBM untuk rakyat

Sabtu, 07 Januari 2012 - 13:30 WIB
Warga Jakarta tolak pembatasan BBM untuk rakyat
Warga Jakarta tolak pembatasan BBM untuk rakyat
A A A
Sindonews.com - Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan segera dibatasi. Kendati baru memasuki tahap sosialisasi, rencana pemerintah itu mulai menimbulkan reaksi penolakan dari masyarakat.

Diantara masyarakat yang menolak ada Nina Yunita (26), warga Bintaro, Jakarta Selatan (Jaksel). Menurut karyawan swasta ini, pembatasan penggunaan BBM jenis premium sangat mencekik leher dan merugikan banyak pemilik kendaraan bermotor.

"Enggak setuju. Di Indonesia kan tidak semuanya mempunyai pendapatan tinggi, terlebih pengguna mobil," ujarnya kepada Sindonews, di Jakarta, Sabtu (7/1/2012).

Terlebih, katanya, pemerintah mau melakukan konversi ke Bahan Bakar Gas (BBG) dengan menambahkan semacam alat di mobil. Menurutnya, rencana itu tidak dipersiapkan dengan matang. Hal itu dapat terlihat dari masih minimnya tempat pengisian gas.

"Masalahnya, stasiun gasnya saja masih belum jelas, dan jarang banget tempatnya. Kebijakan pemerintah ini sangat kurang tepat jika diterapkan dalam kondisi seperti ini," terangnya.

Hal senada diungkapkan Hapiz Kuniawan (25), warga Cempaka Putih, Jakarta. "Saya sangat tidak setuju. Jika memang pemerintah menerapkan kebijakan itu, maka makin banyak pengendara mobil yang beralih ke transportasi lain, seperti sepeda motor maupun bus," terangnya.

Ditambahkan, alat transportasi massal saat ini saja masih amburadul dan belum maksimal. Terbukti hampir disetiap halte Bus Transjakarta maupun station kereta api penumpangnya selalu berlebih.

"Perbaiki dulu sarana transportasi massalnya, baru terapkan kebijakan itu. Jika sasaran kebijakan itu untuk mengurangi pengguna mobil, itu sah-sah saja. Tapi perbaiki sarana transportasi massalnya," tegasya.

Seperti diketahui, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini akan segera diterbitkan mulai pekan depan dan akan segera memasuki tahap sosialisasi. Rencananya, mulai 1 April 2012, peraturan itu mulai diterapkan. (wbs)
()
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7200 seconds (0.1#10.140)
pixels