Atasi banjir sungai Krukut tak seperti 'menekan balon'

Sindonews.com - Normalisasi sungai Krukut tengah berlangsung dengan mengerahkan dua alat berat. Sementara, beberapa pekerja juga tampak membongkar gorong-gorong yang selama ini dituding menjadi penyebab banjir.

Sayangnya, saat ini, debit air di sungai Krukut masih cukup tinggi sehingga beberapa rumah masih terlihat tergenang dengan ketinggian air mencapai 60 sentimeter. Terlebih, keberadaan rumah yang terendam itu berada lebih rendah dari muka kali.

Kepala Sarana dan Prasarana Kota Provinsi DKI Jakarta Andi Baso mengatakan, kebijakan yang diambil dalam menangani banjir di ibu kota merupakan aksi nyata kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Tak hanya itu, untuk membantu korban banjir, Pemprov DKI Jakarta juga mendirikan posko siaga 24 jam.

Sejauh ini, dengan kebijakan yang diambil itu, aliran sungai Krukut dapat menjadi lebih lancar dibanding sebelumnya. Bahkan, normalisasi dilakukan sepanjang satu kilometer agar aliran air benar-benar lancar dan tidak menguap atau menimbulkan banjir.

Jika waduk yang dibangun rampung, dapat mengurangi banjir hingga 90 persen.
"Karena debit air yang masuk cukup tinggi yakni hingga 40 meter kubik tentu kami siapkan waduk run off untuk mengurangi aliran," ujar Andi, di Jakarta, Rabu, 28 Desember 2011.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Air Dinas PU DKI Jakarta, Tarjuki, mengatakan pembuatan waduk ini untuk menyelesaikan masalah banjir yang melanda warga di kawasan Pondok Labu secara menyeluruh, tanpa harus menimbulkan dampak baru.

"Penanganan masalah banjir ini jangan seperti orang yang sedang menekan balon, ditekan di satu titik, tapi menggelembung di tempat lain, tapi harus diselesaikan secara tuntas tanpa ada efek atau dampak lain yang timbul," ujarnya.

Dia memprediksi, proses pengerukkan waduk ini berlangsung selama dua pekan. Dia berharap pembuatan waduk tidak hanya mampu menyelesaikan masalah banjir di wilayah Pondok Labu, namun juga di wilayah sekitarnya. "Semoga di wilayah lain sekitar Pondok Labu maupun di sekitar Ciganjur akan terlindungi dari genangan air," tukasnya.

Lanjutnya, Waduk di Cilandak akan dibangun seluas 1,6 hektare. Kemudian waduk di Ciganjur mencapai sekitar 11 hektare. "Pengerukan untuk pembuatan waduk tersebut akan dimulai pada pekan ini," tandasnya.

Pada kesempatan berbeda, Komisioner Komnas HAM, Syafurdin Ngulma menilai penyelesaian bencana banjir di Pondok Labu, Jakarta Selatan, membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan secara serta-merta.

Dia mengatakan, sejauh ini Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengerjaan fisik untuk penanganan banjir di Kampung Pulo. Namun, pengerjaan fisik yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sehingga manfaatnya tak bisa langsung dirasakan.

"Kami memberikan apresiasi kepada Dinas PU DKI Jakarta yang telah melakukan berbagai pekerjaan. Namun, secara teknis pekerjaan yang dilakukan Dinas PU ini membutuhkan waktu. Karenanya, harus ada langkah teknis progresif yang diambil," ucapnya.

Menurut Syafurdin, Dinas PU DKI Jakarta telah mengambil berbagai langkah strategis seperti, normalisisasi sungai Krukut dengan menambah lebar badan kali dari sebelumnya empat meter menjadi enam meter.

Lalu, membangun tanggul sepanjang 300 meter serta pembuatan waduk seluas 9.000 meter yang hingga kini masih terus berlangsung. Melalui langkah yang diambil tersebut, diharapkan banjir tak lagi menggenangi kawasan Kampung Pulo, Pondok Labu. "Solusi teknis sudah berjalan. Diharapkan, empat RT ini bisa terbebas dari banjir," jelasnya.

Dia juga memaklumi jika penyelesaian penanganan banjir memang membutuhkan waktu cukup panjang. Dinas PU DKI Jakarta juga telah memiliki estimasi waktu dalam pekerjaannya.

"Ini pekerjaan teknis, tentunya Pihak PU DKI Jakarta memiliki standar dan prosedur, semoga dalam pengerjaannya tidak mengalami gangguan teknis, agar warga segera terbebas dari banjir," terangnya.

Dia berharap, penanganan banjir di Kampung Pulo hendaknya tidak hanya dilakukan Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi juga harus didukung Kementerian PU melalui Badan Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).