Atasi Banjir, Pemprov Jabar Siap Bersinergi dengan DKI dan Banten

JAKARTA - Penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia terutama Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, diperlukan kolaborasi semua pihak. Sebab, banjiri di tiga wilayah ini saling terkait.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menegaskan siap bersinergi dengan Provinsi Banten dan DKI Jakarta untuk mengatasi banjir yang sering melanda tersebut. “Kita ketahui bersama bahwa banyak dampak yang terjadi di Jakarta sumber penanganannya terjadi di luar Jakarta. Karena itu, perlu ada sinergi baik antara Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta,” kata Ridwan Kamil saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Serbaguna Sutopo Purwo Nugroho, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, kemarin.

Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, mengatakan dalam penanganan bencana termasuk banjir ada beberapa sudut pandang berbeda. Salah satunya sudut pandang politik, karena hanya akan menyalahkan kepala daerahnya.

“Kalau menggunakan sudut pandang politik, hanya akan menyalahkan gubernurnya. Kalau menggunakan sudut pandang ilmiah, maka akan berusaha mencari solusi. Kalau menggunakan sudut pandang kemanusiaan, akan memikirkan cara memikirkan warga yang terdampak,” ungkapnya.

Menurut dia, dalam penanganan bencana banjir di wilayah Jabodetabek perlu dilakukan sinergi melalui silang anggaran antardaerah. Namun, harus dilakukan secara ilmiah. Apalagi, kata Emil, APBD Jawa Barat yang digunakan untuk mencakup 27 kabupaten/kota tidak sebanding dengan APBD DKI Jakarta.

“Ada perbedaan antara penanganan bencana di Jawa Barat dan DKI Jakarta karena ada perbedaan undang-undang pemerintah daerah di antara kedua provinsi tersebut. Di DKI Jakarta, gubernurnya bisa turun langsung mengatasi banjir. Di Jawa Barat, respons pertama banjir ada di tangan bupati/wali kota dan BPBD,” kata Emil.

Selain itu, Emil pun meminta masyarakat ikut berperan mencegah terjadinya bencana dengan menjaga lingkungan. “Selain faktor alam, bencana yang terjadi juga disebabkan oleh faktor manusia yang melakukan kerusakan lingkungan. Manusia merasa sebagai pusat alam semesta sehingga yang lain harus mengikuti. Perlu ada solusi infrastruktur karena manusia sudah sulit diatur,” katanya.

Senada diungkapkan Kepala BNPB Doni Monardo. Menurut dia, penanganan banjir di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten memang diperlukan kolaborasi semua pihak.

“Penanganan banjir tidak bisa ditangani sektoral. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tidak bisa menangani banjir sendirian,” katanya.

Menurut dia, salah satu penyebab banjir di DKI Jakarta maupun wilayah sekitarnya adalah alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah Puncak, Bogor. “Proses alih fungsi lahan ini sangat masif terjadi selama beberapa tahun terakhir. Masyarakat menjadikan lahannya sebagai tanah bangunan, tempat bisnis, maupun sarana wisata,” katanya.

Pemerintah, ujarnya, tidak bisa melarang masyarakat untuk melakukan alih fungsi lahan yang ada. Namun, alih fungsi lahan yang dilakukan terus menerus turut menjadi faktor penyebab banjir di Jabodetabek. “Alih fungsi lahan di daerah hulu menjadi salah satu penyebab banjir,” ujarnya.

Karena itu, masukkan dari pihak terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pakar, dibutuhkan untuk penanganan banjir. Penanganan banjir dibutuhkan kolaborasi antarpihak. Menurut dia, perlu adanya program yang mengatur mulai dari hulu, tengah, sampai hilir untuk mencegah dan menangani permasalahan banjir.

Doni juga mengatakan solusi mengatasi masalah banjir ini harus permanen dan jangka panjang. Sebab, ketika melihat gejala bencana yang ada, maka sifatnya permanen. Karena itu, solusinya harus permanen.

“Sama halnya untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta, tidak boleh dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan kerja sama semua pihak,” ujarnya. (Binti Mufarida)