Berdalih Antisipasi Bencana, Bima Sodorkan Kajian Penggabungan Bogor Raya

BOGOR - Pemkot Bogor kembali mematangkan rencana dan wacana pengembangan (penggabungan) wilayah Bogor Raya. Ini dilakukan dengan dalih mengantisipasi bencana Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) ditambah seriusnya pemerintah pusat memindahkan ibu kota.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, munculnya ide atau gagasan pencaplokan sebagian wilayah Kabupaten Bogor (perluasan) dan penggabungan beberapa daerah penyangga ibu kota menjadi Provinsi Bogor Raya berdasarkan hasil pembahasan internal terkait tren perkembangan kota ke depan.

"Jadi itu semua berangkat dari internal kita (Pemkot) melihat tren ke depan seperti apa. Sebab, komponen pendapatan kita dari pajak, MICE, PBB dan BPHTB, yang lama kelamaan akan jenuh. Ini sekarang hanya 30% (dari total PAD Rp1 triliun). Jika komponen yang satu berkurang tentunya komponen lain (pajak, MICE ) harus ditambah," ungkap Bima di Balai Kota Bogor, Kamis (16/01/2020).

Melihat kondisi tren tersebut, Bima mengaku sedang menghitung dari mana dan bagaimana menambahnya. Tak hanya itu dia juga sedang melakukan pemetaan terkait potensi-potensi yang belum tergali.

"Tapi ini masih sesuai dengan asumsi-asumsi kita. Jadi kita akan melakukan penguatan di komponen MICE, bukan hanya mengandalkan atau menggandeng di sektor pemerintah sebagai klien, tetapi juga untuk menuju destination. Makanya saat ini bisa dilihat Pemkot fokus pada pengembangan kampung tematik, heritage dan sport tourism lain-lain," katanya.

Itu cara Pemkot mengantisipasi ketika pemerintah pusat tak lagi rapat di Bogor (hotel-hotel), tapi tourism ini harus saling berhubungan dengan konsep pengembangan wilayah.

Bima enggan disebut bila pematangan kembali wacana perluasan wilayah dan pembentukan daerah otonom baru dengan menggabungkan daerah penyangga ibu kota sebagai satu kesatuan wilayah bernama Bogor Raya ini bermotif politis.
"Begini yang paling penting, bagaimana kita memiliki pondasi akademis, apapun nanti yang dirokemendasikan dari hasil kajian akademis. Karena ini scientific, apapun itu. Mau pemekaran, mau provinsi baru, mau hanya sekedar memperbaiki kordinasi, apapun itu. Karena bagi kami ini kajiannya akademis, saya enggak berpikirlah nanti ini politis,e nggak ada urusan itu," ujarnya.

Dia menegaskan apa yang sudah dilakukannya bersama tim akademisi dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University sebagai bagian dari upaya mengantisipasi perkembangan kota kedepan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tadi.

"Kalau kita berpikiran politis terus susah. Ini kajian akademis, ada metodenya, datanya, apapun hasilnya ini kita akan sampaikan. Kemudian kita sadar bahwa yang membuat kebijakan bukan hanya Wali Kota Bogor, belum tentu juga yang lain setuju. Makanya kajian ini dibutuhkan sekali, bukan hanya Bogor, dibutuhkan oleh kementerian, Bappenas, Gubernur Jakarta, ini kita akan sampaikan, termasuk ke Pak Jokowi kita akan ajak ngobrol-ngobrol lah," ujarnya.

Sebab, lanjut dia, ini momennya tepat karena ketika Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan, pengaturannya sangat tepat seperti apa ini ada semua dikajian akademis.

Sementara itu, Peneliti P4W IPB Ernan Rustiadi menyebutkan apapun hasilnya dari hasil kajian ini, pihaknya belum bisa menentukan mana yang lebih tepat apakah pemekaran atau pembentukan provinsi baru. "Terus terang kajian kami belum sampai sana. Yang kami lakukan ini adalah membuat skenario-skenario, kami bukan pengambil keputusan tapi kami pemberi informasi, apa saja implikasi dari skenario-skenario atau kemungkinan kedepan terkait perkembangan kota," ujarnya.

Sebab setiap pilihan keputusan politik pasti ada dampaknya, maka dari itu kami sediakan dampak dari konsekuensi setiap pilihan skenario yang ada."Tapi tidak dalam kapasitas mana yang lebih baik, tapi itu yang bakal dihasilkan dari kajian ini," katanya.

Menurutnya, kajian awal yang telah dilakukan terkait pengembangan wilayah Bogor Raya ini bertujuan untuk memahami posisi dan peran Kota Bogor dalam konteks Jabodetabek dan Mega Urban Jawa Barat serta rencana pemindahan Ibu Kota. "Kota Bogor dan wilayah Bogor Raya berada di kawasan yang tengah mengalami pengkotaan yang masih tumbuh cukup pesat membentuk Mega Urban Region, pusat aglomerasi penduduk dan ekonomi nasional.
Namun pada saat yang sama kawasan ini tengah mengalami degradasi dan berbagai ancaman bencana lingkungan," ujarnya.

Dalam skala regional, wilayah Bogor Raya unggul dalam industri manufaktur, MICE, pertambangan dan galian regional serta pertanian. Kota Bogor memiliki keunggulan sebagai kota MICE dan sektor properti.

"Sementara, dalam skala regional, Kota Bogor mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tertinggi dan berkualitas (IPM, tingkat kemiskinan), namun disertai tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan tinggi," katanya.

Menyinggung rencana pemindahan Ibu Kota negara, kata Ernan, diperkirakan tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian kawasan Jabodetabek. Sebab, dalam perspektif Mega Urban, Kota Bogor secara relatif merupakan kota paling mandiri dan terkena dampak terkecil. "Pengalaman negara lain seperti Australia, Brasil, Pakistan pemindahan ibu kota tidak menggeser sentralitas ekonomi," ucapnya.