PDIP Pertanyakan Motivasi Anies Hadiri Reuni 212 di Monas

JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mneyesalkan kehadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara reuni akbar 212 di Monas. Padahal, menurut Eva, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo sudah memberikan larangan kepada ASN untuk tidak hadir dalam acara tersebut.

"Memang disesali ya. Anies memang bukan ASN, dia political leader. Tapi harusnya enggak pakai seragam ASN. Mas Tjahjo kan sudah mengimbau ASN tidak terlibat. Tapi ternyata dia pakai simbol ASN untuk terlibat. Itu haknya sih, tapi kan seharusnya ada tata krama dan menghormati aturan Kemenpan RB. Nanti kan jadi dibatin orang ya," kata Eva saat dihubungi wartawan, Senin (2/12/2019).

Eva mengatakan, Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah simbol dari pemerintahan dan pemimpin ASN. Untuk itu, menurutnya, mestinya Anies bisa menaati aturan dari MenPAN RB. "Beliau ini simbol ASN. Karena begitu menjabat kan ya dia kepala ASN juga," tegasnya.

Tak hanya itu, Eva juga menilai, kehadiran Anies sebagai bentuk dukungan dan keberpihakannya terhadap kegiatan Reuni 212 itu. Padahal, menurutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sendiri telah mengimbau agar acara Reuni 212 tidak digelar oleh kelompok tersebut.

"Tapi Anies malah hadir di sana. Ini dia bertindak sebagai politisi. Dia ingin menjaga captive market dia untuk tujuan entah menuntaskan jabatan gubernur entah di masa datang. Kita bisa baca lah. Enggak perlu dianalisis. Dia tahu kalau gerakan itu kan yang menjatuhkan Ahok sehingga dia menang di DKI. Dan itu yang dijaga Anies," jelas Eva.

Dia menilai, kehadiran Anies memang bagian dari kepentingan politiknya di masa depan. Anies, kata Eva, berusaha memanfaatkan momentum itu untuk menjaga dukungan di masa depan, termasuk untuk Pilpres 2024.

"Pasti lah untuk 2024. Apalagi dengan adanya teriakan presiden (dari peserta). Dia pasti enggak mau kehilangan kesempatan itu dengan hadir di sana. Ini kepintaran Anies dalam memanfaatkan momentum dan merangkai kata. Dia kan orasi saja itu," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Maximus Ramses memyebut Anies telah melakukan pembangkangan terhadap pemimpin dengan tidak mematuhi larangan dari Tjahjo.

"Menurut saya itu sebuah pelanggaran ya. Itu kan kegiatan masyarakat biasa ya. Terlepas mereka mengajukan izin ke gubernur. Anies juga harus tahu menempatkan diri dong. Kecuali dia seorang politisi. Tapi kan dia ini gubernur lho yang membawahi ASN. Memang sebenarnya dia sudah melanggar aturan. Sekarang tinggal bagaimana tindakan Kemenpan RB," kata Ramses.

Ramses mengatakan, seharusnya justru Anies tak perlu hadir dalam acara Reuni 212 itu. Karena, menurutnya, acara itu tidak ada hubungannya dengan pemerintahan. "Justru kehadiran dia di sana malah memberi preseden buruk terhadap Anies. Bisa jadi Anies dipersepsikan sebagai bagian dari Reuni 212 itu," ujar dia.

Ramses menilai, pidato Anies dalam acara itu juga sebagai retorika belaka. Pasalnya, Anies telah menempatkan dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut. "Ini yang terjadi Anies sedang kampanye ke masyarakat 212," ungkap dia.

Dia menduga, Anies memang sengaja menjadikan momentum itu untuk kepentingan politik. Bahkan, dirinya menduga Anies tengah melakukan politisasi agama.

"Bisa jadi malah kegiatan 212 ini juga skenario Anies. Ngapain dia hadir di sana. Dia kan bukan politisi. Apa motivasi dia ada di sana kalau bukan untuk masa depan termasuk Pilpres 2024. Bisa disimpulkan ini dugaan dari bagian politisasi agama. Bisa jadi dia memanfaatkan panggung yang terhormat itu untuk capres 2024," tandasnya.