Pengerjaan MRT Fase II Dimulai di Monas, Ditarget Beroperasi 2025

JAKARTA - Proyek pembangunan moda transportasi massal berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) Fase II akan dimulai di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pembangunan fase II dibagi menjadi dua tahap, yaitu Fase II A Bundaran HI-Kota, dan Fase II B Kota-Ancol Barat.

Corporate Communication PT MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin mengatakan, proses lelang Fase II Bundaran HI-Kota, sudah dimulai. MRT Jakarta telah menyelesaikan tender dengan nomor CP 200-CP 203 untuk membangun D-wall RSS Monas dan pengeboran stasiun bawah tanah. Tender akan dilanjutkan hingga CP 204-206 untuk melelang pembangunan depo, sistem persinyalan, dan kereta (rolling stock). Penyelesaian fisik Fase II ditargetkan 2024 dan beroperasi pada 2025.

"Proses fisik per 22 September untuk CP 200 sudah mencapai 91,7%. Pekerja sudah membersihkan area proyek dan sedang inspeksi pengecekan penggantian pohon dengan UPK Monas," ujar Muhammad Kamaluddin di Jakarta, Kamis (3/9/2019).

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Syahbandar, menyebutkan, total panjang Fase II A dan Fase II B mencapai 11,5 km terdiri atas 11 stasiun, yaitu 7 stasiun bawah tanah (underground) di lokasi Fase II A dan 4 stasiun underground dan layang (elevated) pada Fase II B.

Saat ini, pihaknya sedang mengecek kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai depo di Ancol Barat. Pasalnya, untuk membangun depo, MRT Jakarta membutuhkan lahan seluas 19,5 hektare. Lahan di Ancol sudah diidentifikasi milik korporasi dan hanya tinggal mekanisme pembebasan.

"Upaya menuju ke sana sudah dilakukan. Mudah-mudahan pihak swasta dapat berkoordinasi agar lahannya bisa digunakan untuk depo," ungkapnya.

Selain itu, MRT Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sudah bersurat kepada Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA). JICA sebelumnya sudah menyatakan komitmen menggelontorkan dana untuk pembangunan MRT Jakarta Fase II.

Seperti diketahui, pemerintah Jepang dan Indonesia telah menandatangani pertukaran dokumen (exchange note) pinjaman untuk proyek MRT Jakarta Fase II Bundaran HI-Kampung Bandan. Penandatanganan E/N senilai maksimum ¥70,210 miliar atau setara dengan Rp9,46 triliun (asumsi nilai tukar Rp134,9 per yen) dilakukan antara Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii dan Direktur Jenderal Asian Pasifik dan Afrika Kemenlu Desra Percaya pada 24 Oktober 2018.

"JICA sudah setuju dan mendukung pendanaan studi kelayakan Fase II B. Tambahan dana diketahui setelah studi tersebut selesai dalam 2-3 bulan ke depan," tukasnya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, termasuk PT MRT Jakarta. Pertama, pemerintah Negeri Sakura melalui JICA menerapkan suku bunga yang cukup murah. Suku bunga pinjaman berkisar 0,1%, sementara suku bunga untuk konsultan 0,01% per tahun.

Kedua, pemerintah Jepang menerapkan masa pengembalian pinjaman yang lama, yaitu 40 tahun. Masa pengembalian hutang termasuk grace period 12 tahun. Ketiga, syarat pengadaan atau lelang konstruksi maupun nonkonstruksi bersifat mengikat atau yang dikenal dengan istilah "Japan Tied".

Mengacu pada syarat ini, perusahaan Jepang akan menggandeng perusahaan Indonesia untuk membentuk joint venture. Perusahaan joint venture yang baru terbentuk akan mengikuti lelang yang diselenggarakan secara internasional (international bidding) oleh MRT Jakarta.

Terpisah, Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksono meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak terlalu buru buru memutuskan lahan depo sebelum adanya kajian yang matang. Menurutnya, masih ada banyak ketidakpastian mengenai perpanjangan rute dari depo yang direncanakan sebelumnya di kampung bandan.

Pertama, kata Adit, masalah kepastian lahan di Ancol Barat. Dia menilai besaran lahan dan status kepemilikan lahan harus sesuai dengan pembuatan Depo sebagaimana mestinya. Kedua, masalah investasi. Dengan adanya penambahan rute dari Kampung Bandan-Ancol Barat, biaya pinjaman akan bertambah dan perlu dikaji apakah mendapat keuntungan atau justru merugikan.

"Ketiga harus ada stasium di lahan Ancol Barat agar titik akhir perjalanan bisa terintegrasi di kawasan Ancol," pungkasnya.